Pemerintah menyalurkan dana stimulan perbaikan rumah rusak Tahap I bagi para penyintas bencana hidrometeorologi secara serentak di 20 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, (Sumut) dan Sumatra Barat (Sumbar), Jumat (13/2).
Total anggaran yang disalurkan pemerintah mencapai sekitar Rp369,5 miliar.
Bantuan ini diberikan kepada warga dengan kategori rumah Rusak Ringan (RR) sebesar Rp15 juta dan rumah Rusak Sedang (RS) sebesar Rp30 juta.
Program tersebut melengkapi dukungan yang sebelumnya telah disalurkan kepada penyintas dengan kategori rusak berat, melalui penyediaan hunian sementara (huntara) dan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebagai biaya sewa tempat tinggal sementara hingga hunian tetap (huntap) selesai dibangun.
Penyaluran bantuan dipimpin secara terpusat oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dari Tapanuli Utara, Sumatra Utara.
Secara bersamaan, Menteri Dalam Negeri memimpin kegiatan dari Aceh Tamiang, sedangkan Kepala BNPB memimpin dari Lhokseumawe, Aceh.
Agenda ini menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sekaligus penguatan ketahanan masyarakat.
Dalam arahannya, Pratikno menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam membangun kembali kehidupan masyarakat terdampak sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Tidak hanya mengembalikan kehidupan masyarakat terdampak kembali normal, tetapi juga harus menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.
Dia menambahkan, pemerintah akan terus memberikan dukungan agar proses pemulihan berjalan optimal dan menjadi lebih baik lagi.
“Atas arahan Bapak Presiden, bukan hanya membangun kembali, tetapi membangun lebih baik,” jelas Pratikno.
Sementara itu, dari Lhokseumawe, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menuturkan, penyerahan dana stimulan ini menjadi simbol komitmen pemerintah dalam memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga berjalan cepat, tepat sasaran dan akuntabel.
“Alhamdulillah, hari ini telah kita lakukan penyerahan dana perbaikan rumah rusak kepada bapak-ibu sekalian yang menerima haknya. Ini adalah wujud komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk terus mendampingi hingga kehidupan kembali pulih lebih baik,” katanya usai menyerahkan bantuan secara langsung kepada penerima manfaat.
Kepala BNPB menegaskan, dana stimulan tersebut hanya dapat digunakan untuk perbaikan rumah sesuai kategori kerusakan.
Bagi warga yang belum menerima bantuan, pemerintah akan menyalurkannya pada Tahap II yang direncanakan sebelum Ramadan.
Kepala BNPB juga mengakui adanya dinamika dalam proses penyaluran, khususnya terkait verifikasi dan pencocokan data by name by address (BNBA) oleh pemerintah daerah, guna memastikan bantuan tepat sasaran.
Dia memastikan BNPB akan terus mendampingi proses penyaluran hingga seluruh bantuan tersalurkan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
“Kami berharap dana ini benar – benar digunakan untuk memperbaiki rumah rusak ringan dan sedang. Tidak boleh dipakai untuk kepentingan lain,” tegasnya.
Secara keseluruhan, baik Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Aceh, bantuan senilai sekitar Rp369,5 miliar disalurkan kepada 17.254 Kepala Keluarga (KK), meliputi 9.869 unit rumah rusak ringan dan 7.385 unit rumah rusak sedang.
Di Provinsi Aceh, bantuan diberikan kepada 15.789 KK dengan total nilai sekitar Rp341,7 miliar, mencakup 8.796 rumah rusak ringan dan 6.993 rumah rusak sedang yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.
Pada Provinsi Sumatra Utara, bantuan disalurkan kepada 542 KK dengan total sekitar Rp10,8 miliar, terdiri atas 360 rumah rusak ringan dan 182 rumah rusak sedang di empat kabupaten.
Sementara itu, di Provinsi Sumatra Barat, sebanyak 923 KK menerima bantuan dengan total sekitar Rp17 miliar, mencakup 713 rumah rusak ringan dan 210 rumah rusak sedang di tujuh kabupaten/kota.
Melalui penyaluran dana stimulan ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk hadir secara nyata dalam proses pemulihan pascabencana, memastikan masyarakat terdampak dapat kembali memiliki hunian yang layak, aman dan nyaman, serta mempercepat pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi. I
