Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, akan ada Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur tentang Sanitasi dan Air Bersih.
Dengan regulasi tersebut, harapannya seluruh wilayah Indonesia akan segera tersambung akses air bersih dan sanitasi.
Menurut Menteri PUPR, hal ini selaras dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam memasang 10 juta sambungan atau pipa akses air minum dan air bersih ke rumah-rumah.
Inpres ini kebutuhan totalnya Rp 16,6 triliun, untuk yang sudah IPA atau Instalasi Pengolahan Air, jadi sudah tidak bangun IPA, tapi untuk yang nyambung ke rumah.
“Kita waktu itu mengusulkan itu Rp16,6 triliun. Tapi yang prioritas untuk bisa ditangani itu Rp2,3 triliun,” jelasnya saat Malam Penganugerahan Konstruksi Indonesia 2023 di JiExpo Kemayoran, Jakarta.
Dari total target 10 juta saluran, Menteri Basuki menyebut kini yang sudah siap dipasang ada sebanyak 6,8 juta sambungan rumah.
Program ini akan dilakukan di seluruh Indonesia, bekerja sama dengan sekitar 389 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
“Seluruh Indonesia, ada datanya kabupaten mana, berapa sambungan rumahnya, semua kebutuhannya, ada 389 kabupaten/kota PDAM,” ungkapnya.
Menteri Basuki mengatakan, Inpres Sanitasi dan Air Minum ini lahir dengan dukungan dari Kementerian PPN/Bappenas yang melihat keberhasilan Inpres Jalan Daerah.
Harapannya, dia menambahkan, Inpres baru ini dapat membantu mendorong percepatan program.
Di bagian sanitasi, beberapa waktu terakhir pemerintah baru meresmikan empat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) antara lain di Palembang, Jambi, Makassar, dan Pekanbaru. “Itu biasanya sambungan rumah tangganya oleh pemerintah daerah. Ini karena lambat, kita mau pakai intervensi dengan ini.”
Presiden Joko Widodo telah menyetujui Inpres Sanitasi dan Air Minum ini pada Senin (23/10/2023).
Menteri Basuki menjamin, Inpres ini akan dapat segera diimplementasikan, setidaknya pada tahun 2024 sudah mulai diberlakukan.
World Bank juga dikabarkan berminat untuk membantu program tersebut. “Tadi kami rapat, dia (world bank) datang, itu nanti reimbursement. Jadi, kayak Program for Results Financing atau PforR. Kalau kami sudah result biayanya, dicek sesuai dengan kriterianya nanti reimbursement ke Kementerian Keuangan,” jelasnya.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menegaskan, sampai dengan tahun 2023 baru 3,8 juta rumah yang tersambung air bersih.
“Tadi kami bicara air bersih, air minum untuk kota-kota di Indonesia untuk 10 juta sambungan rumah di seluruh Indonesia ini, targetnya sampai dengan 2024 air bersih itu ada, air minum, itu sesuai juga dengan janji presiden,” tuturnya saat acara CEO Insight di Jakarta.
“Sayangnya sampai tahun 2023 kita baru 3,8 juta sambungan rumah, sehingga ada gap 6,2 juta kami lapor kepada presiden bagaimana mengatasi ini,” ujarnya. I
