Pemerintah Indonesia bersama komunitas internasional kembali membahas rumusan strategi penanggulangan bencana yang terintegrasi.
Relevansi forum ini semakin kuat mengingat risiko bencana, khususnya di Indonesia adalah ancaman harian yang membutuhkan aksi pencegahan nyata, bukan sekadar dialog.
Diskusi bersama tersebut terselenggara dalam The 3rd Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) di Jakarta pada 9 – 10 September 2026.
Di tengah sejumlah bencana yang terjadi di tanah air, pembahasan bersama ini memberikan urgensi nyata bahwa risiko bencana bukanlah sekadar isu teoretis, melainkan ancaman harian yang memengaruhi kehidupan masyarakat, memutus mata pencaharian dan merusak infrastruktur pembangunan.
Pada sambutan pembukaan GFSR, Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati menegaskan, pengalaman dari bencana yang terjadi hari ini memperkuat pentingnya langkah kesiapsiagaan dan pencegahan sebelum bencana terjadi.
GFSR merupakan momentum untuk mengingatkan semua pihak bahwa upaya prabencana dan tanggap darurat tidak dapat berjalan secara terpisah.
“Keduanya harus berjalan beriringan, saling mendukung dan secara terus – menerus memperkuat resiliensi masyarakat secara keseluruhan,” ujarnya.
Di sisi lain, GFSR ini berlangsung di tengah masyarakat global memasuki periode yang kritis.
Raditya mengatakan, 2026 hingga 2030 merupakan jendela implementasi terakhir menuju target Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), sedangkan Perjanjian Paris terus memandu aksi iklim global.
“Pada saat yang sama, perubahan iklim, risiko bencana, urbanisasi yang cepat, eksposur infrastruktur, kerentanan sosial ekonomi dan keterbatasan fiskal semakin berinteraksi satu sama lain,” tuturnya.
Menurut Raditya, konsep resiliensi berkelanjutan dari Indonesia menjadi sangat relevan.
Resiliensi berkelanjutan menyadari bahwa pengurangan risiko bencana, aksi iklim dan pembangunan berkelanjutan harus didekati sebagai satu upaya yang terintegrasi.
Hal ini adalah tentang beralih dari intervensi yang terfragmentasi menuju sistem yang lebih koheren, yang menghubungkan tata kelola, investasi, infrastruktur, sains dan teknologi, informasi risiko, peringatan dini, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan, serta aksi masyarakat. “Di pusat sistem ini adalah individu dan masyarakat.”
Pada akhirnya, resiliensi diukur dari sejauh mana masyarakat menjadi lebih aman, apakah komunitas dapat mengantisipasi dan bertindak, apakah layanan esensial dapat terus berjalan dan apakah hasil – hasil pembangunan dapat dilindungi, serta dipertahankan.
Ini juga melatarbelakangi tema yang diangkat pada GFSR ke-3, Global Resilience Recharged: From Fragmented Action to Aligned Impact, sangatlah tepat waktu.
Kata recharged (dibangkitkan kembali) tidak berarti bahwa masyarakat harus memulai dari awal.
“Kerangka kerjanya sudah ada, yang kita butuhkan adalah memberi energi baru pada implementasinya, memperkuat koherensi, menyelaraskan sumber daya, dan berfokus pada hasil yang terukur,” jelas Raditya.
Forum yang dibuka Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung dirancang untuk bergeser dari sekadar ruang dialog dan perumusan konsep, menuju realisasi yang menghasilkan dampak nyata.
Sementara itu, narasumber pada forum diskusi ini berasal dari kementerian/lembaga dan berbagai mitra BNPB di tingkat regional, serta internasional.
Topik bahasan yang disampaikan selama dua hari penyelenggaraan GFSR, di antaranya integrasi kelembagaan untuk resiliensi berkelanjutan, pembelajaran 20 tahun gempa Yogyakarta, penyelarasan agenda global pada aksi lokal dan nasional, kebijakan, serta strategi implementasi di lapangan dan pembelajaran lokal menuju resiliensi berkelanjutan.
GFSR ke-3 dihadiri 200 peserta dari berbagai kalangan dan diikuti oleh publik secara daring melalui kanal YouTube BNPB. I
