Pemerintah berkomitmen untuk terus mempercepat penanganan pascabencana di wilayah Sumatra melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda).
Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang digelar di Situation Room Bina Graha pada Rabu, 25 Maret 2026 pukul 10.00 WIB.
Dalam paparannya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut) dan Sumatra Barat (Sumbar) terus berjalan sesuai rencana.
Fokus utama penanganan saat ini meliputi percepatan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, perbaikan infrastruktur dasar, serta pemulihan layanan pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat.
Dalam keterangannya, Suharyanto menambahkan, distribusi bantuan logistik, dukungan operasional di lapangan, distribusi dana tunggu hunian dan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah, serta sinergitas dengan kementerian dan lembaga terkait akan terus dilakukan dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi BNPB bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) akan membangun sebanyak 36.000 hunian tetap bagi korban terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
“Dalam prosesnya masyarakat terdampak bencana akan diberikan berbagai pilihan, apabila masyarakat ingin mendapatkan rumah yang lebih baik dan terpusat, maka silahkan masyarakat bisa mendaftar ke pemerintah kabupaten/kota dan nanti pemerintah kabupaten/kota akan menyalurkannya,” ungkapnya.
Sementara itu, jika masyarakat ingin tetap berada di kampungnya dan memiliki tanah milik sendiri yang aman dari bencana maka akan dibangun oleh BNPB dan apabila ingin membangun rumahnya sendiri juga boleh, kami akan terus mendampingi dan memberikan petunjuk teknis agar masyarakat juga aman.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah daerah diminta aktif memastikan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang telah disepakati bersama pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan pembangunan kembali pascabencana.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mempercepat proses pemulihan di lapangan dan mengatasi berbagai hambatan yang ada,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian penuh terhadap percepatan penanganan pascabencana di Sumatra.
Pemerintah memastikan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak.
Pemerintah berkomitmen untuk terus hadir dan bekerja bersama seluruh pemangku kepentingan hingga proses pemulihan pascabencana selesai, serta memastikan pembangunan kembali dilakukan dengan lebih baik, lebih aman dan lebih tangguh terhadap bencana di masa mendatang. I
