Kementerian Pertanian (Kementan) akan memberikan perlawanan tanpa kompromi terhadap mafia pangan dan pelaku korupsi yang selama ini menjadi penghambat kedaulatan pangan Indonesia.
Menurut Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, jajaran Kementan harus kerja keras dan memohon dukungan semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan mafia pangan.
“Kami sedang membenahi Kementan, dan hasilnya sudah terlihat. Reformasi birokrasi meningkat tajam, predikat WTP kembali diraihdan capaian indikator antikorupsi makin baik. Bahkan, kami diminta memberi testimoni oleh KPK,” katanya saat menghadiri wisuda Universitas Hasanuddin (Unhas), baru – baru ini.
Dia menjelaskan, Kementan tengah menata seluruh rantai pasok pangan dari hulu ke hilir, termasuk dalam penyaluran pupuk dan sarana produksi.
Salah satu kasus besar yang ditindak adalah temuan lima jenis pupuk palsu yang beredar di Jawa Tengah, dengan potensi kerugian petani mencapai Rp3,2 triliun secara nasional, bahkan kasus ini telah diserahkan ke Kejaksaan dan Kepolisian.
Dalam kasus minyak goreng, sebanyak 20 mafia juga telah diserahkan ke penegak hukum.
Terbaru, investigasi gabungan mengungkap skandal pengoplosan beras oleh 212 merek.
Modus yang digunakan tidak hanya merugikan konsumen dari sisi kualitas, tetapi juga menimbulkan potensi kerugian negara hingga Rp99 triliun.
“Kalau ini terjadi selama 10 tahun, kerugiannya bisa mencapai Rp1.000 triliun. Ini harus kita selesaikan bersama,” tegas Mentan.
Terkait dengan praktik curang mafia beras, pemerintah telah bersurat resmi ke Jaksa Agung, Kapolri dan Satgas Pangan, yang kini tengah bekerja secara intensif.
“Pengusaha besar sudah diperiksa. Ini harus ditindak tegas, tidak ada pilihan. Kalau kita mau menjadi negara superpower dan menuju Indonesia Emas, tidak boleh ada kompromi terhadap koruptor dan mafia pangan,” tuturnya.
Mentan menegaskan tentang pentingnya keberpihakan pada masyarakat kecil.
Dia menyayangkan praktik pengoplosan beras yang menyebabkan harga beras medium dijual dengan harga premium, hingga selisih dapat mencapai Rp3.000 per kilogram.
“Kalau beras naik Rp3.000 per kilo, apa tidak kasihan dengan saudara-saudara kita yang berada di garis kemiskinan? Tidak semua anak bangsa beruntung. Kalau beras dioplos lalu dijual lebih mahal, itu tidak beradab. Kita tidak bisa diam,” ungkapnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, pemerintah telah menyalurkan 360.000 ton bantuan pangan beras sepanjang Juli 2025 sebagai bagian dari program perlindungan sosial.
Selain itu, sebanyak 1,3 juta ton beras akan disalurkan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Stok beras kita sangat cukup, mencapai 4,2 juta ton. Tidak perlu khawatir. Dalam waktu dekat, harga beras dipastikan akan turun,” tuturnya.
Mentan juga memastikan komitmennya untuk terus berada di garda terdepan dalam membenahi sektor pertanian sesuai arahan Presiden Prabowo.
“Selama kami berada di Kementan, sekuat tenaga kami akan bereskan. Kami tidak akan mundur. Dalam 10 bulan terakhir, sudah 260 kasus kami kirimkan ke penegak hukum, dan kami yakin akan ditindak tegas,” ujarnya. I
