Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menyepakati perubahan strategi pertumbuhan ekonomi nasional untuk jangka menengah.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan, arah kebijakan yang semula berbasis pada utang, diubah menjadi berbasis pada pendapatan negara.
Itu artinya, dia menambahkan, ke depan pemerintah tidak lagi mengandalkan utang untuk mengerek pertumbuhan ekonomi, melainkan melalui optimalisasi pendapatan negara.
“Badan Anggaran DPR bersama pemerintah juga telah menyepakati skema penting jangka menengah, kami menyepakati pengubahan strategi pertumbuhan ekonomi berbasis utang menjadi strategi ekonomi berbasis pendapatan dalam jangka menengah,” ujar Said saat Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah diminta menyusun peta jalan (road map) pengelolaan utang agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke depan semakin sehat.
“Pemerintah harus merumuskan peta jalan pengelolaan utang untuk menuju keseimbangan anggaran pada APBN kita ke depan,” kata Said.
Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, pengelolaan APBN harus dilakukan secara bijak dan kontrasiklikal sesuai dengan kondisi ekonomi, termasuk juga untuk pengelolaan utang.
Misalnya, ketika ekonomi tengah tumbuh kencang maka penarikan utang direm, sedangkan ketika ekonomi tengah lesu maka pemerintah boleh menambah utang untuk menstimulus ekonomi.
“Jadi, batas – batas utang itu harusnya enggak kaku, tapi tergantung pada kondisi ekonomi,” tuturnya saat konferensi pers setelah Rapat Paripurna.
Namun, dia menilai, prospek pertumbuhan ekonomi ke depan cukup positif, sehingga kebutuhan penambahan utang tidak akan besar.
Pemerintah menargetkan pendapatan negara meningkat seiring percepatan pertumbuhan ekonomi, sehingga defisit anggaran dapat ditekan tanpa membebani pembiayaan melalui utang.
“Kalau saya enggak salah hitung, setiap tumbuh tambahan 1% ekonomi, saya dapat tambahan income sekitar Rp220 triliun atau lebih. Jadi, itu yang kita kejar. Kalau tambah 0,5%, income saya tambah Rp110 triliun. Itu yang kita kejar nanti,” jelas Purbaya. I
