Pemerintah Upayakan Kenaikan Bantuan Huntap Korban Bencana di Aceh Hingga Rp80 Juta per Unit

Pemerintah tengah mengupayakan peningkatan alokasi dana pembangunan Hunian Tetap (Huntap) in situ bagi korban bencana Hidrometeorologi Sinklon Senyar di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, yang saat ini sebesar Rp60 juta per unit menjadi Rp80 juta per unit.

Jumlah tersebut adalah besaran bantuan yang diberikan untuk rumah dengan kategori rusak berat.

Hal ini dilakukan setelah hasil tinjauan langsung di lapangan menunjukkan bahwa alokasi anggaran awal tersebut dinilai terlalu minim di tengah tingginya harga material logistik dan biaya distribusi logistik ke wilayah yang relatif jauh dari pusat kota menjadi faktor utama yang mendorong perlunya penyesuaian nilai bantuan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan hal tersebut usai meninjau progres pembangunan huntap in situ di Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang dan di Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur pada Senin (22/6).

Menurutnya, peningkatan nilai bantuan diharapkan dapat menghasilkan kualitas bangunan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.

Suharyanto menjelaskan, besaran bantuan Rp60 juta per unit saat ini cukup minim untuk memenuhi kebutuhan pembangunan rumah, terutama di wilayah Aceh yang memiliki tantangan tersendiri dalam pengadaan dan distribusi material bangunan.

Pemerintah pusat melalui Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) telah menyepakati upaya peningkatan bantuan tersebut, yang saat ini masih dalam tahap proses pembahasan.

“Apabila nantinya disetujui, baik menjadi Rp65 juta, Rp70 juta maupun Rp80 juta per unit, tentu kualitas rumah yang dibangun akan semakin baik dan lebih memenuhi kebutuhan masyarakat,” jelas Suharyanto.

Program huntap in situ merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah melalui BNPB bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat bencana.

Dalam skema ini, rumah dibangun kembali di atas lahan milik warga dengan tipe bangunan seluas 36 meter persegi.

Setiap unit huntap dilengkapi dua kamar tidur, satu kamar mandi dan ruang keluarga atau ruang tamu.

Bangunan menggunakan konstruksi pondasi permanen, dinding bata plester, rangka baja ringan dan atap spandek.

Saat ini, proses pembangunan masih terus berlangsung sebagai bagian dari tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Aceh.

Suharyanto menyebutkan bahwa hingga saat ini BNPB telah menerima usulan pembangunan sekitar 15.000 unit huntap in situ yang berasal dari tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Dari jumlah tersebut, sekitar 800 unit hingga 900 unit rumah telah dibangun secara serentak, sedangan hampir 400 unit di antaranya telah selesai.

Menurutnya, pembangunan huntap dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Rumah yang telah rampung langsung diserahkan kepada warga penerima manfaat agar masyarakat dapat segera menempati hunian yang lebih aman dan layak.

Saat ini, pemerintah terus mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, seiring selesainya pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak bencana.

“Nanti, kita bisa melihat dari Aceh Tamiang, Aceh Timur sampai ke Aceh Utara sana beberapa rumah yang sudah jadi dan ini sudah langsung begitu jadi diserahkan ke masyarakat. Supaya masyarakat terdampak melihat bahwa ya semuanya tidak bisa seketika jadi, tapi ini proses berjalan terus,” tutur Suharyanto.

Selain meninjau progres pembangunan hunian tetap, Kepala BNPB juga menyerahkan bantuan sembako untuk memenuhi kebutuhan dasar warga setempat, baik di titik lokasi Kualasimpang dan Peureulak Barat. I

 

 

 

Kirim Komentar