Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menandatangani Nota Kesepakatan Penanganan Banjir antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum di Ruang Rapat Gedung Bupati Bekasi, Cikarang Pusat.
Plt Bupati Bekasi menyampaikan apresiasi kepada BBWS Ciliwung Cisadane yang telah merespons berbagai aspirasi masyarakat terkait permasalahan banjir di Kabupaten Bekasi.
Melalui nota kesepakatan ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi bersama BBWS Ciliwung Cisadane akan merancang sejumlah langkah strategis dalam upaya pengendalian banjir, termasuk perencanaan pembangunan infrastruktur pengendali banjir serta penguatan sistem pengelolaan sumber daya air.
“Ke depan kami bersama BBWS akan merencanakan berbagai upaya penanganan, termasuk pembangunan tanggul di wilayah Muaragembong, sehingga dampak banjir yang terjadi dapat diminimalisir,” katanya.
Dia menjelaskan, terkait dengan bencana banjir di Kabupaten Bekasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari tingginya curah hujan, kiriman air dari wilayah hulu hingga fenomena banjir rob di wilayah Pesisir Utara.
Kondisi tersebut diperparah oleh letak geografis Kabupaten Bekasi yang berada di wilayah hilir, sehingga menjadi titik berkumpulnya aliran air dari sejumlah daerah di sekitarnya.
“Kabupaten Bekasi memang berada di wilayah hilir sehingga air dari daerah hulu pada akhirnya berkumpul di wilayah kita. Selain itu, hujan dengan intensitas tinggi dan adanya banjir rob di kawasan pesisir juga menjadi faktor yang memperparah kondisi banjir,” ungkapnya.
Dia menegaskan bahwa penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir melalui kolaborasi lintas wilayah dan lintas instansi.
Oleh karena itu, Pemkab Bekasi terus mendorong adanya upaya penanganan yang lebih komprehensif, termasuk melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dan pemerintah pusat.
“Saya juga sudah menyampaikan kepada pemerintah provinsi agar penanganan tidak hanya dilakukan melalui normalisasi sungai di wilayah hilir saja, tetapi juga harus disertai dengan upaya perbaikan di wilayah hulu agar aliran air dapat dikelola dengan lebih baik,” jelasnya.
Sementara itu, Plt Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mochammad Dian Alma’ruf menambahkan, penandatanganan nota kesepakatan tersebut merupakan langkah awal untuk memperkuat koordinasi dan pelaksanaan program penanganan banjir di Kabupaten Bekasi.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan berbagai rencana pengendalian banjir dapat dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan.
Dia berharap kerja sama yang telah disepakati dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan berbagai program pencegahan dan pengendalian banjir, sehingga potensi bencana banjir tahunan di wilayah Kabupaten Bekasi dapat ditekan secara bertahap.
“Mudah – mudahan setelah adanya nota kesepakatan ini kita dapat melaksanakan upaya pencegahan banjir dengan baik sesuai rencana yang telah disusun, sehingga ke depan kita dapat mengurangi bahkan mengeliminir potensi banjir tahunan di Kabupaten Bekasi,” ujarnya.
Turut hadir pada kegiatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Perangkat Daerah terkait dan Plt Kepala BBWS Ciliwung – Cisadane beserta jajarannya. I
