Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyelenggarakan Wisuda Sekolah Pranikah Tahun 2025 sebagai upaya konkret melindungi anak dan remaja dari pernikahan anak melalui edukasi kesiapan mental, pendidikan dan tanggung jawab berkeluarga, yang berlangsung di SG 1 Cibinong.
Program tersebut dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor bekerja sama dengan Pusat Kajian Gender dan Anak, serta IPB University untuk menjawab tingginya angka pernikahan anak di Jawa Barat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika menyampaikan program ini membekali generasi muda dengan pemahaman nilai kehidupan dan risiko sosial agar mampu menunda pernikahan sampai benar – benar siap.
Ajat menilai anak dan remaja menghadapi tantangan serius, seperti pola konsumsi tidak sehat, pengaruh gaya hidup, degradasi nilai keimanan, serta paparan media yang berdampak pada perilaku berisiko.
Edukasi pra nikah, lanjutnya, berfungsi sebagai solusi pencegahan masalah sosial, seperti putus sekolah, pernikahan dini dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.
“Sekolah pra nikah ini menanamkan kesadaran, pernikahan bukan urusan sesaat, tetapi perjalanan panjang penuh tanggung jawab di dunia dan akhirat,” ujar Ajat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor Sussy Rahayu Agustini mengatakan, Kabupaten Bogor memiliki sekitar 5,8 juta penduduk dengan 1,78 juta di antaranya anak di bawah 18 tahun.
Dia menyatakan, pernikahan anak masih menjadi masalah serius karena Jawa Barat menempati peringkat tertinggi nasional dan Kabupaten Bogor termasuk daerah dengan kasus terbanyak.
Pernikahan anak, Sussy menambahkan, berdampak langsung pada meningkatnya risiko kehamilan usia dini, kematian ibu dan anak, putus sekolah, trauma psikologis hingga kekerasan dalam rumah tangga.
Faktor penyebab pernikahan anak meliputi kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, tekanan budaya, pengaruh media sosial, serta kehamilan di luar nikah.
“Oleh karena itu, sekolah pra nikah kami dorong sebagai solusi edukatif agar remaja siap secara mental, pendidikan, dan ekonomi sebelum menikah,” ujar Sussy.
Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB University Sofyan Sjaf menilai langkah Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai kebijakan visioner dalam menjaga kualitas generasi masa depan.
Sofyan menjelaskan, pernikahan dini berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia dan memperbesar risiko munculnya generasi hilang.
“Sekolah pranikah menjadi ruang pembelajaran agar remaja tidak menikah terlalu cepat karena dampaknya sangat panjang,” ujarnya.
Pendampingan berkelanjutan, menurut Sofyan, penting agar edukasi tersebut benar – benar menghasilkan generasi produktif yang mampu bersaing di dunia kerja.
Wisudawati Sekolah Pra Nikah Sinta Ariyani Irawan menyebut program ini membantu peserta memahami pentingnya kesiapan sebelum menikah.
Dia merasakan perubahan cara pandang setelah mengikuti program karena pernikahan dipahami sebagai komitmen besar yang membutuhkan kesiapan mental, pendidikan dan finansial.
“Menunda pernikahan sampai siap adalah langkah terbaik untuk membangun keluarga yang kuat dan berkualitas,” katanya.
Wisuda Sekolah Pra Nikah diikuti pelajar, remaja, dan generasi muda serta dihadiri perangkat daerah, akademisi IPB University, tokoh agama, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan. I
