Penjabat Wali Kota (Pj Walkot) Bekasi Raden Gani Muhamad memenuhi undangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk menghadiri High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Jawa Barat terkait dengan Penguatan Digitalisasi Daerah Melalui Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dan mewujudkan Jabar sebagai Provinsi Digital pada Jumat (17/11/2023).
Digelar di Aula Gedung Sate Kota Bandung, acara tersebut bertujuan untuk membahas terkait penerapan KKI sebagai salah satu program implementasi Eletronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (E-TPD) yang dihadiri oleh Kepala Daerah se-Provinsi Jabar bersama dengan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan serta Keuangan dan Aset Daerah.
E-TPD adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah dari cara tunai menjadi non-tunai berbasis digital salah satunya dengan penggunaan KKI sebagai kartu kredit untuk memfasilitasi belanja barang dan jasa.
Bersama Bank Jabar Banten (BJB), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai bank yang ditunjuk untuk menerbitkan KKI di wilayah Jawa Barat dan sudah menyiapkan payung hukum untuk dipedomani para Pemerintah Daerah se-Jabar.
Dalam acara High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building juga dilakukan Penandatanganan Komitmen Bersama Implementasi KKI oleh seluruh Kepala Daerah se-Jabar, sekaligus merilisnya dengan target di tahun 2024 semua sudah menerapkan sistim tersebut.
Raden Gani menuturkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi siap untuk segera mengimplementasikan KKI sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
“Dasar hukumnya sudah jelas, pedomannya juga sudah tertulis resmi, segera kami kaji ulang untuk implementasinya di Kota Bekasi. Kami pun menyambut baik program ini sebagai salah satu upaya digitalisasi dan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pemanfaatan APBD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta dapat memudahkan para Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah dalam melakukan belanja operasional,” ujarnya.
Kegiatan High Level Meeting dan Capacity Building tersebut dirangkaikan dengan dua sesi diskusi panel dengan menghadirkan berbagai narasumber berkompeten yang menjelaskan tata cara penerapan, strategi, dan penggunaan KKI bagi para peserta yang hadir, sehingga diharapkan selepas acara ini masing-masing pemerintah daerah lebih paham mengenai teknis implementasinya.
