Pencari kerja di Kota Yogyakarta diharapkan mendapat lebih banyak peluang melalui pengembangan usaha berbasis digital, media, informasi dan pendidikan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mendorong sektor-sektor tersebut menjadi pengungkit ekonomi perkotaan, sekaligus membuka kesempatan kerja yang lebih luas di tengah tingkat pengangguran terbuka yang mencapai sekitar 5,8%.
Hal tersebut disampaikannya seusai Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah Triwulan III/2026 di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, pengembangan sektor yang sesuai dengan karakteristik ekonomi perkotaan perlu menjadi perhatian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperluas kesempatan kerja.
“Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi maupun mengurangi pengangguran itu salah satunya adalah bagaimana hal – hal yang termasuk masalah bisnis, media, informasi dan pendidikan,” ujarnya.
Menurut Hasto, pengembangan usaha berbasis digital memiliki daya ungkit yang cukup tinggi bagi perekonomian.
Penguatan sektor tersebut diharapkan membuka ruang bagi tumbuhnya usaha baru dan memperluas kebutuhan tenaga kerja, terutama pada bidang yang relevan dengan aktivitas ekonomi perkotaan.
Di sisi lain, Hasto menilai angka pengangguran perlu dibaca secara cermat, karena tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan.
Dia menyebutkan, Kota Yogyakarta memiliki angka kemiskinan yang relatif rendah, yakni 6,14 dan indeks pembangunan manusia yang tinggi 89,53, tetapi masih menghadapi tantangan pengangguran.
“Antara pengangguran dan kemiskinan itu sebetulnya tidak apple to apple, tidak terlalu berkaitan,” ungkapnya.
Hasto menjelaskan, seseorang yang tercatat bekerja belum tentu memiliki pekerjaan dengan jam kerja dan penghasilan yang memadai, sehingga upaya penanganan pengangguran juga perlu memperhatikan kualitas pekerjaan dan peluang memperoleh penghasilan yang lebih baik.
Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakaryta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menekankan, pentingnya menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja.
Ekonomi Provinsi DIY tumbuh 5,75% pada Semester I/2026 dan menyerap lebih dari 22.000 pekerja, tetapi peningkatan kualitas pekerjaan masih menjadi tantangan.
“Tantangan pembangunan ketenagakerjaan tidak hanya terletak pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan produktivitas pekerjaan,” tuturnya.
Pemerintah Provinsi DIY mendorong penguatan kemitraan antara perguruan tinggi, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan dunia usaha agar keterampilan lulusan sesuai kebutuhan industri.
Dia juga menekankan perluasan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal dan kelompok rentan. I
