Gubernur Banten Andra Soni menyatakan kesiapannya untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat di wilayahnya.
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, belum lama ini.
Dalam acara yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut, Presiden Prabowo menargetkan penyaluran kredit untuk rakyat dapat meningkat hingga mencapai Rp400 triliun.
Peningkatan ini ditujukan untuk memperkuat ekonomi agar dampaknya dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan, mulai dari petani, nelayan, pedagang hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di penjuru tanah air.
Merespons hal tersebut, Gubernur Andra menilai, kebijakan Presiden Prabowo sangat tepat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, terlebih fokus utama dari perluasan akses keuangan ini adalah sektor usaha kecil.
”Semakin mudah akses keuangan yang mereka dapat, maka semakin produktif usaha yang dijalankan,” ujarnya.
Namun demikian, Gubernur Andra menekankan bahwa kemudahan akses harus diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai dan pemahaman ini penting agar masyarakat mendapatkan jaminan dan kepastian hukum.
”Masyarakat harus benar – benar mendapatkan akses dari lembaga keuangan yang kredibel, bukan dari pinjaman online atau pinjol ilegal,” tegasnya.
Guna mewujudkan iklim keuangan yang sehat, Gubernur Andra mengajak jajaran OJK, Bank Indonesia Provinsi Banten, perguruan tinggi dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat edukasi keuangan di tengah masyarakat.
Sebagai informasi, pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK).
Lembaga hasil transformasi dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) ini dibentuk khusus untuk memperkuat tingkat inklusi dan literasi keuangan nasional. I
