Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) terus mendorong pembenahan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) agar penyalurannya lebih tepat sasaran dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
Selain memastikan ketersediaan stok, pengawasan di lapangan dinilai perlu diperkuat untuk mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan yang berpotensi mengganggu distribusi BBM bersubsidi.
Hal itu disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi saat membuka Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Tambahan Transfer ke Daerah di Auditorium Gubernuran, Kota Padang.
Dia mengatakan, berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta Pertamina, stok BBM di Sumbar sebenarnya tersedia.
Namun, lanjutnya, distribusi di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala sehingga perlu menjadi perhatian bersama.
“Kami sudah rapat dengan BPH Migas dan Pertamina. Ternyata stok BBM ada, tetapi distribusinya memang masih terkendala,” ungkap Mahyeldi.
Menurutnya, hasil pemantauan di lapangan masih menemukan sejumlah praktik yang diduga menjadi penyebab distribusi BBM bersubsidi belum berjalan optimal.
Penyebab distribusi BBM bersubsidi belum berjalan optimal di antaranya karena penggunaan satu barcode untuk beberapa kendaraan dan kendaraan yang menggunakan tangki modifikasi untuk memperoleh BBM melebihi ketentuan.
Menyikapi kondisi tersebut, Mahyeldi mengusulkan agar pengawasan di SPBU diperkuat melalui kolaborasi antara Pertamina, BPH Migas, TNI dan Polri.
Menurutnya, pengawasan yang lebih optimal diperlukan agar distribusi BBM bersubsidi benar – benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Kami menyarankan Pertamina dan BPH Migas bekerja sama dengan Polri dan TNI untuk mengawasi SPBU,” tuturnya.
Mahyeldi berharap sinergi antara pemerintah pusat, Pertamina, BPH Migas, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat, sehingga distribusi BBM di Sumbar berjalan lebih tertib, tepat sasaran, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh daerah. I
