Merefleksikan kejadian sepanjang tahun 2024, bencana hidrometeorologi masih mendominasi hingga berdampak luas terhadap masyarakat dan pembangunan. Ini dapat dihindari dengan upaya pengarusutamaan pencegahan dan mitigasi.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan (Menko PMK) Prof. Pratikno dalam puncak acara Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2025, pada Kamis (20/3).
Pada kesempatan itu, dia meminta keterlibatan semua pihak untuk menurunkan risiko bencana.
“Bencana tidak mungkin diturunkan risikonya tanpa keterlibatan banyak pihak,” ujar Pratikno di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta.
Menurutnya, intensitas kejadian bencana naik dan turun meskipun waktu belakangan ini jumlahnya cenderung turun.
Namun, dia mengingatkan pengarusutamaan pencegahan dan mitigasi menjadi hal penting dalam pembangunan.
Menko PMK mencontohkan dengan peristiwa banjir Bekasi yang terjadi pada awal Maret 2025.
Menyikapi bencana hidrometeorologi, seperti banjir yang terjadi di Bekasi, Pratikno menekankan penanggulangan bencana perlu dilakukan pada sisi hulu, tengah dan hilir. “Hulu harus dijaga, misalnya daerah resapan.”
Dia menambahkan, pada bagian tengah juga perlu penguatan, misalnya dengan memperhatikan kebutuhan infrastruktur maupun kondisi sungai.
Selanjutnya pada bagian hilir, ini terkait dengan tata ruang, seperti kawasan pemukiman yang seharusnya menjadi tempat parkir aliran sungai.
Pratikno menggarisbawahi, pembangunan yang tidak mengedepankan paradigma pencegahan dan mitigasi bencana justru akan menyebabkan bencana.
Dia menyatakan, mereka yang berada di hulu akan menikmati hasil pembangunan, tetapi mereka yang di hilir akan terkena dampaknya.
Dalam pembukaan Rakornas PB 2025, Pratikno meminta semua pihak untuk menurunkan frekuensi kejadian dan meminimalkan dampak atau kerugian akibat bencana.
Langkah penting untuk merespons hal tersebut harus dengan upaya bersama pemerintah, masyarakat dan semua pihak.
Di akhir sambutan pembukaan, Menko PMK Pratikno memberikan lima arahan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk tangguh bencana.
Dia menambahkan, kepala daerah merupakan garda terdepan dalam pengarusutamaan pencegahan dan mitigasi.
Perencanaan Pembangunan di daerah perlu memiliki perspektif bencana sebagai pertimbangan utama.
Fungsi kebijakan dan pengawasan diharapkan dapat berjalan dengan baik, mulai dari perencanaan, Pembangunan infrastruktur hingga kemampuan masyarakat akan sadar bencana.
“Kepala daerah mohon betul meletakkan paradigma pencegahan dan mitigasi bencana menjadi sebuah kacamata utama dalam melihat program Pembangunan,” tutur Pratikno.
Kedua, penguatan kelembagaan. Menurutnya, ini mencakup penguatan organisasi, pengalokasian anggaran dan penguatan personel.
Dia mencontohkan, BPBD dapat turut mengawal agar pengambilan keputusan pemerintah daerah dengan menggunakan perspektif pengurangan risiko bencana.
Ketiga, infrastruktur antisipatif bencana. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai upaya, seperti normalisasi sungai, pengolahan sampah dan drainase serta penyiapan shelter dan jalur evakuasi.
Keempat, pasukan siaga tangguh bencana. Pratikno berpesan apabila tidak terjadi bencana, personel BPBD dan unsur terkait dapat melakukan apel kesiapsiagaan dan pengecekan peralatan.
Selain itu, langkah ini juga perlu didukung dengan sistem peringatan dni dan komunikasi darurat.
Terakhir, komunitas sadar bencana. Kemenko PMK berbagai upaya untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat terhadap bencana, seperti gerakan bebas sampah, desa tangguh bencana dan pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas.
Puncak acara Rakornas PB 2025 ini menghadirkan narasumber lainnya dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Komisi VIII DPR. I
