Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) terus berupaya menurunkan emisi dan polusi yang ditimbulkan akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi.
Salah satunya adalah dengan menetapkan quick win pengembangan rute angkutan umum berbasis jalan, khususnya JRC, feeder LRT Jabodebek dan Transjabodetabek, serta mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan berbasis listrik dalam penyediaannya.
Hal tersebut disampaikan oleh Plt Sekretaris BPTJ Hananto Prakoso, dalam acara Sharing Session: Akselerasi Pengembangan Ekosistem Angkutan Umum Berbasis Listrik di Wilayah Jabodetabek yang dilaksanakan di di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Selasa (30/4/2024).
Potensi market angkutan umum sangat besar dengan adanya lebih dari 75 juta pergerakan di Jabodetabek, sedangkan capaian modal share pada tahun 2023 baru mencapai 20% dari 60% total pergerakan di Jabodetabek.
“Kami telah mengidentifikasi, angkutan umum massal saat ini hanya berpotensi melayani 7,97 juta atau 25,18% penduduk Jabodetabek jika dihitung 500 meter dari titik simpul,” ungkap Hananto.
Di wilayah Jakarta, potensi untuk melayani angkutan umum massal mencapai 7,3 juta jiwa atau lebih dari 65% penduduk Jakarta.
“Sementara untuk wilayah Bodetabek cakupannya kurang dari 5% atau hanya 656 ribu jiwa saja,” jelasnya.
Layanan bus listrik ini tentunya perlu dikembangkan dan diperluas cakupannya untuk menunjang mobilitas dari wilayah Bodetabek menuju kota Jakarta dan sebaliknya.
Untuk mendorong program akselerasi tersebut, kata Hananto, BPTJ secara bertahap membangun kolaborasi, komitmen dan komunikasi dalam menyiapkan angkutan umum berbasis listrik yang nyaman, berkelanjutan baik dengan pihak perbankan, developer, serta Kementerian/Lembaga terkait.
Direktur Konservasi Energi Kementerian ESDM Hendra Iswahyudi yang turut hadir dalam acara ini menyampaikan, sektor transportasi berperan penting dalam menghemat energi selain sektor industri dan rumah tangga.
“Kami sangat mengapresiasi dan mendukung mendukung sesi ini, elektrifikasi kendaraan menjadi pendukung pengembangan reduksi emisi,” katanya.
Sebagai gambaran sektor transportasi pada tahun 2022 memiliki konsumsi 429 MBOE.
Terdapat potensi penghematan energi 15% hingga 35% dengan strategi implementasi pada angkutan umum (BRT/MRT/LRT) dengan melakukan fuel switching dari BBM/fuel ke gas, hidrogen, serta listrik.
Ekosistem angkutan umum berbasis listrik di wilayah Jabodetabek sebenarnya sudah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu.
Mayasari Bakti misalnya telah mengoperasikan armada bus listrik sejak tahun 2022 dan kini telah memiliki 52 unit armada bus listrik serta 15 unit charging station.
Sinarmas Land, salah satu developer pemukiman di Jabodetabek juga telah mengoperasikan satu unit bus listrik BSD Link di sekitar kawasan BSD City untuk mendukung pengurangan penggunaan kendaraan pribadi di wilayah BSD.
Menurut Head of Industry & Regional Research Bank Mandiri Dendi Ramdani, potensi pembiayaan perbankan untuk pengadaan armada angkutan umum berbasis listrik cukup potensial.
“Investasi sektor transportasi memiliki potensi yang besar dan dapat mencapai Rp8 triliun. Kredit perbankan nasional untuk sektor angkutan jalan tumbuh tinggi pada 2023,” ungkapnya.
Namun, Dendi menambahkan, tetap perlu diingat risiko perubahan kebijakan, resiko industri, risiko perubahan teknologi dan risiko operasional dapat menjadi faktor penghambat pembiayaan perbankan untuk armada angkutan umum berbasis energi listrik.
Konsistensi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, operator bus, perbankan, serta pemangku kepentingan lainnya terkait kesiapan penerapan ekosistem angkutan umum berbasis listrik di wilayah Jabodetabek adalah kunci keberhasilan.
Kedepan, perlu langkah-langkah komprehensif untuk membangun infrastruktur dan pembelajaran bersama untuk menyusun kebijakan dalam rangka mendukung elektrifikasi angkutan umum dengan tarif terjangkau.
Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan Kemenkomarinves, dinas perhubungan provinsi/kabupaten/kota di Jabodetabek, perbankan, operator angkutan umum, pengembang kawasan perumahan/ruko, pengembang mall/pusat perbelanjaan, pakar, dan pengamat transportasi sebanyak kurang lebih 150 partisipan. I
