Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengukuhkan dan melaksanakan revalidasi terhadap 39 Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing atau Port State Control Officer (PSCO) Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kompetensi sumber daya manusia dalam pengawasan keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan maritim.
Dari total 39 peserta, sebanyak 10 orang dikukuhkan sebagai PSCO baru, sedangkan 29 orang lainnya mengikuti revalidasi.
Kegiatan ini bertujuan memastikan ketersediaan pejabat pemeriksa yang profesional, kompeten, berintegritas dan mampu mengikuti perkembangan standar dan ketentuan internasional di bidang pelayaran.
Plt Direktur Jenderal Perhubungan Laut Samsuddin menegaskan bahwa pengukuhan dan revalidasi PSCO bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bentuk penegasan atas kompetensi, serta tanggung jawab pejabat pemeriksa dalam menjaga standar keselamatan pelayaran.
“PSCO merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan Port State Control. Setiap pejabat pemeriksa memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan kapal asing yang memasuki pelabuhan Indonesia memenuhi standar keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan laut sesuai ketentuan internasional yang berlaku,” ujarnya.
Samsudin juga menekankan bahwa setiap PSCO harus senantiasa menjunjung tinggi tiga prinsip utama dalam menjalankan tugas, yaitu Integrity, Professionalism dan Transparency.
Menurutnya, integritas menuntut setiap PSCO untuk bersikap jujur, independen, objektif dan terbebas dari pengaruh maupun kepentingan pribadi.
Sementara itu, profesionalisme mengharuskan pejabat pemeriksa memiliki kompetensi teknis yang memadai, memahami perkembangan regulasi internasional dan melaksanakan pemeriksaan sesuai prosedur serta standar yang berlaku.
“Keberhasilan Port State Control tidak semata – mata diukur dari banyaknya temuan atau jumlah kapal yang ditahan, tapi dari ketepatan pemeriksaan dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian dan mendorong peningkatan standar keselamatan kapal yang beroperasi secara internasional,” tuturnya.
Lebih lanjut, dia mengingatkan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan pemeriksaan.
Seluruh temuan harus didukung bukti yang objektif, setiap tindakan harus memiliki dasar ketentuan yang jelas, hasil pemeriksaan wajib didokumentasikan dan dilaporkan secara akurat.
Hal tersebut menjadi penting mengingat setiap PSCO yang bertugas memeriksa kapal asing turut membawa nama dan reputasi Indonesia sebagai anggota Tokyo Memorandum of Understanding (Tokyo MoU) di mata dunia internasional.
“Setiap PSCO harus memahami bahwa profesionalisme dan integritas dalam melaksanakan pemeriksaan turut menentukan kepercayaan dunia internasional terhadap otoritas maritim Indonesia. Oleh karena itu, jadikan integritas sebagai prinsip, profesionalisme sebagai standar kerja dan transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban,” jelas Samsuddin.
Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) Takwim Masuku menambahkan bahwa melalui kegiatan ini, Ditjen Perhubungan Laut berharap kualitas pelaksanaan pemeriksaan kapal asing semakin meningkat, sejalan dengan bertambahnya kunjungan kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia maupun kapal berbendera Indonesia yang berlayar ke luar negeri.
“Penguatan kapasitas PSCO juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam mempertahankan status White List Indonesia di Tokyo MoU, sekaligus memastikan pengawasan terhadap kelaiklautan dan keamanan kapal dilaksanakan secara konsisten berdasarkan standar internasional,” ungkapnya.
Ditjen Perhubungan Laut berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pengawasan keselamatan, serta keamanan pelayaran guna mewujudkan transportasi laut Indonesia yang aman, tertib dan berdaya saing di tingkat internasional. I
