Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Barombong, menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Reviu Standar Pelayanan Tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.
Mengusung tema Transformasi Pelayanan Publik Menuju Layanan Prima yang Cepat, Responsif, Akuntabel dan Berorientasi pada Kepuasan Pengguna di Politeknik Pelayaran Barombong, kegiatan ini menjadi wadah dialog antara penyelenggara layanan dengan para pemangku kepentingan untuk menyempurnakan standar pelayanan yang diterapkan.
Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Politeknik Pelayaran Barombong yang diwakili oleh Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Kerja Sama Politeknik Pelayaran Barombong Isman Djulfi di Aula Poltekpel Barombong pada Kamis (6/8/2026).
Dalam sambutannya, dia menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan sarana strategis untuk membangun komunikasi dua arah dengan para pemangku kepentingan guna mewujudkan pelayanan yang semakin berkualitas, mudah, cepat, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Forum ini menjadi wadah yang strategis untuk membangun komunikasi dua arah antara penyelenggara layanan dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan, sehingga setiap kebijakan, serta standar pelayanan yang kami tetapkan benar – benar mencerminkan kebutuhan dan harapan pengguna layanan,” ungkapnya.
Isman menegaskan bahwa masukan dari masyarakat, pengguna layanan, mitra kerja, dunia usaha dan dunia industri maupun instansi terkait menjadi bagian penting dalam proses peningkatan kualitas pelayanan.
“Kami menyadari bahwa pelayanan yang berkualitas tidak dapat diwujudkan hanya melalui evaluasi internal. Dibutuhkan masukan, pengalaman dan perspektif dari masyarakat, pengguna layanan, mitra kerja, dunia usaha, serta dunia industri maupun instansi terkait,” tuturnya.
Forum Konsultasi Publik merupakan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Melalui forum ini, penyelenggara pelayanan publik bersama masyarakat dan pengguna layanan melakukan dialog, diskusi, serta pertukaran pendapat secara partisipatif guna menghasilkan rekomendasi perbaikan pelayanan yang berkelanjutan.
Poltekpel Barombong sebagai pelaksana kegiatan, menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditunjuk sebagai pilot project pelaksanaan Forum Konsultasi Publik di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP).
Penunjukan tersebut dilakukan dalam rangka mempercepat implementasi Forum Konsultasi Publik di lingkungan BPSDM Perhubungan, sekaligus menghasilkan best practice yang terukur, terdokumentasi dan dapat direplikasi oleh UPT lainnya.
Sebagai pilot project, Poltekpel Barombong melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pengguna layanan, pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri, alumni hingga instansi terkait untuk memberikan masukan, saran, serta rekomendasi terhadap penyempurnaan standar pelayanan agar semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Forum ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi, yaitu Analis Kebijakan Ahli Madya Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kementerian Perhubungan Dwi Triswanto dan Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan Politeknik Pelayaran Barombong Supardi, yang memaparkan transformasi pelayanan akademik, sertifikasi, serta administrasi melalui inovasi dan digitalisasi.
Selain itu, Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan H. Hery Sumiharto dan Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Selatan Ismu Iskandar.
Melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan Reviu Standar Pelayanan Tahun 2026, diharapkan lahir berbagai rekomendasi konstruktif untuk menyempurnakan standar pelayanan, sekaligus mendorong pengembangan inovasi pelayanan publik di lingkungan Poltekpel Barombong.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen BPSDM Perhubungan dalam mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang prima, adaptif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui transformasi dan digitalisasi layanan. B
