Pemerintah Indonesia dan Jepang mengadakan pertemuan bilateral untuk membahas sektor infrastruktur pada hari pertama Asia-Pacific Water Summit ke-4 di Kumamoto, Jepang.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang Tetsuo Saito mempererat kerja sama tersebut.
Menteri Basuki menyatakan, Pemerintah Indonesia ingin memperkuat kerja sama infrastruktur dengan Pemerintah Jepang, khususnya di bidang Sumber Daya Air (SDA) melalui pembangunan bendungan dan teknologi untuk penanganan bencana, serta perubahan iklim.
“Selama ini, telah diadakan berbagai kolaborasi antara kedua negara terkait teknologi bidang SDA,” ujarnya, Sabtu (23/4/2022).
Kementerian PUPR saat ini sedang membangun 61 bendungan, dengan sebanyak 29 bendungan di antaranya sudah selesai.
“Pemerintah Jepang telah memberikan bantuan dengan menghadirkan para ahli bendungan untuk menjadi advisor Menteri PUPR,” jelasnya.
Menurut Menteri Basuki, Indonesia masih membutuhkan bantuan para ahli bendungan tersebut sehingga kami berharap kerja sama dapat diperpanjang.
Dia juga menuturkan, saat ini Kementerian PUPR tengah melakukan evaluasi untuk optimalisasi dan rehabilitasi bendungan yang dipimpin oleh Arie Setiadi Moerwanto, untuk menambah pintu-pintu bendungan dalam rangka penanggulangan banjir.
“Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang bahwa salah satu adaptasi perubahan iklim dapat dilakukan dengan mengoptimalkan dan merehabilitasi bendungan eksisting,” ungkapnya.
Selain itu, Menteri Basuki mengatakan bahwa ke depan ada dua hal yang akan dilakukan Kementerian PUPR.
Pertama, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Kementerian PUPR meminta bantuan konsultasi supervisi dari Jepang dengan tujuan meningkatkan kualitas bangunan di IKN.
Selanjutnya adalah program prioritas rehabilitasi dan konservasi 15 danau.
Kementerian PUPR ingin mengkoordinasikan program tersebut dengan restorasi Danau Biwa yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Jepang.
“Saya lihat kami memiliki masalah yang sama seperti pada case restorasi Danau Biwa, yaitu perubahan tata guna lahan dari danau menjadi lahan pertanian, sehingga kami ingin berkoordinasi lebih lanjut terkait rehabilitasi dan konservasi danau,” tutur Menteri Basuki.
Sementara itu, Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang Tetsuo Saito menyampaikan ingin bekerja sama lebih lanjut terkait upgrading pengelolaan Bendungan Kedungombo, Bendungan Citarum, Bendungan Sutami, dan Bendungan Bili-Bili.
Menteri Tetsuo menyatakan, saat ini Pemerintah Jepang mengeluarkan Undang-Undang (UU) baru terkait pengendalian banijr dan ingin melakukan diskusi dengan Pemerintah Indonesia terkait dengan implementasi UU tersebut.
“Jepang juga akan mempertimbangkan untuk mengirimkan para ahli dalam rangka mengumpulkan informasi terkait perencanaan IKN dan berharap ada sharing knowledge dengan Pemerintah Indonesia. Kami berharap pemindahan IKN dapat berjalan lancar,” paparnya. I
