Presiden Prabowo Subianto menyatakan, alasan pemerintah memindahkan ibu kota, terjadi karena dampak perubahan iklim global.
Menurutnya, Indonesia saat ini menderita karena dampak perubahan iklim global, sehingga salah satu dampak yang dirasakan adalah naiknya permukaan laut yang mulai menenggelamkan daerah pesisir di Indonesia.
Naiknya permukaan laut, lanjutnya, menjadi salah satu alasan Indonesia melakukan pemindahan ibu kota, karena hal itu Indonesia terpaksa memindahkan ibu kota yang awalnya ada di Jakarta pindah ke Kalimantan Timur.
“Indonesia menderita dampak langsung dari perubahan iklim. Daerah pesisir kita sekarang terendam oleh naiknya permukaan laut. Kita terpaksa memindahkan ibu kota kita,” jelas Presiden dalam pidatonya di KTT G20 Brasil.
Kepala Negara menuturkan, kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa, permukaan laut naik sampai 5 cm per tahun.
“Indonesia juga sudah kehilangan ratusan ribu hektare lahan produktif, karena hal tersebut,” ujarnya.
Presiden menjelaskan, hal ini bisa membuat kondisi masyarakat jadi makin sulit. Kemiskinan dan kelaparan bisa makin menjadi karena hal ini.
“Petani dan nelayan kita sekarang hidup dalam kondisi yang sulit. Hal ini akan memperburuk kemiskinan dan kelaparan,” ungkapnya.
Indonesia, kata Prabowo, berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah guna memerangi pemanasan global dengan menyelematkan lingkungan.
“Indonesia tidak ada alternatif lain. Kami berkomitmen penuh untuk mengambil langkah-langkah guna mengurangi suhu global menyelamatkan lingkungan, dan mengatasi situasi tersebut,” tuturnya.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, arahan terbaru dari Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan IKN.
Arahan tersebut terbagi ke dalam dua timeline, yakni untuk tahun 2025 dan tahun 2028.
Basuki menyatakan, tahun 2025 fokusnya adalah pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Perkantoran, hunian 47 tower bagi ASN dan ekosistem pendukungnya disebut akan selesai pada Desember 2024.
“Sesuai dengan perintah Presiden Prabowo timeline ada dua, 2025 dan 2028. 2025 saya sudah koordinasi dengan Menteri PANRB tentang kepastian kepindahan awal dari ASN,” kata Basuki kepada wartawan di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.
Dia menyerahkan sepenuhnya jadwal pemindahan ASN ke IKN kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Pastinya pemindahan itu akan dilakukan secara bertahap.
“Saya melaporkan apa saja yang sudah siap, atau kantor – kantor. Semua sudah siap, tapi juga Eselon I berapa saja, Eselon II berapa saja, staf berapa, termasuk huniannya,” jelasnya.
Basuki mengakui hunian dan perkantoran yang tersedia saat ini masih sesuai dengan jumlah Kabinet Indonesia Maju era Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni sebanyak 36 kementerian.
Untuk menyesuaikan jumlah Kabinet Merah Putih yang sebanyak 48 kementerian, dipastikan akan ada pembangunan tambahan.
“Tentunya kalau dengan kementerian tambah 48, yang siap 36, sesuai dengan jumlah kementerian Kabinet Indonesia Maju. Kalau Merah Putih nanti jadi 48, nanti rumahnya pasti juga harus kita tambahin,” tutur Basuki.
Adapun untuk arah pembangunan IKN pada 2028, lanjutnya, fokusnya adalah penyelesaian pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif, termasuk untuk hunian para aparatnya maupun perkantorannya.
“Menyelesaikan perintah Pak Presiden untuk selesaikan kantor dan hunian yudikatif, MA, MK dan sebagainya. Lalu kantor dan hunian legislatif untuk DPR, DPD dan MPR,” ungkap Basuki. I
