Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mengurangi disparitas dan memeratakan pembangunan infrastruktur khususnya di kawasan perbatasan.
Salah satunya melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Pembangunan PLBN juga merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara.
PLBN yang konstruksinya telah selesai dan siap untuk diresmikan adalah PLBN Terpadu Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel, Papua.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, pembangunan PLBN ini tidak hanya menjadi kebanggan Bangsa Indonesia sebagai bangsa besar, tapi yang terpenting sebagai fungsi pertahanan keamanan.
“Bahkan, PLBN tersebut juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini,” ujarnya.
Menurut Menteri Basuki, pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
Pembangunan PLBN ini dilakukan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Papua Ditjen Cipta Karya yang terbagi menjadi zona inti dan sub inti.
Lingkup pekerjaan pada zona inti meliputi gedung utama PLBN, pos pemeriksaan, pos gerbang, pos TNI, power house, mekanikal elektrikal dan plumbing (MEP), pengadaan peralatan X-Ray dan Thermal Detection, dan portal.
Zona sub inti akan dibangun rumah pegawai dan zona pendukung, seperti kios (pusat ekonomi), lansekap, dan infrastruktur lainnya, seperti tempat pengolahan sampah dan penyediaan MCK.
Pembangunan PLBN Terpadu Yetetkun dimulai pada Februari 2020 dan selesai pada Juni 2022 oleh Kontraktor PT Nindya Karya dan MK PT Ciriajasa Engineering & Management Consultant (CEC) dengan nilai fisik sebesar Rp 127,5 miliar.
Kehadiran PLBN Terpadu Yetetkun ini membawa dampak positif bagi masyarakat di perbatasan Indonesia-Papua Nugini, karena selain PLBN, Kementerian PUPR juga meningkatkan kualitas jalan perbatasan (Trans Papua) pada ruas Merauke-Boven Digoel untuk memperkuat konektivitas kawasan perbatasan.
Dukungan konektivitas ini memudahkan masyarakat untuk membawa hasil tani untuk dijual di Patok Batas Negara di mana biasanya diadakan pasar kaget.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi Papua Suzana Wanggai berharap PLBN Terpadu Yetetkun dapat menjadi pusat perekonomian bagi masyarakat Kabupaten Boven Digoel.
“Kita ciptakan sentra ekonomi baru di kawasan PLBN maka kita harus melihat peluang yang ada,” ungkapnya.
Selain PLBN Yetetkun, hingga Agustus 2022 Kementerian PUPR telah menyelesaikan tujuh PLBN sesuai dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2015, yaitu PLBN Entikong, PLBN Aruk, dan PLBN Badau di Kalimantan Barat, PLBN Motaain, PLBN Motamasin, PLBN Wini, dan PLBN Skouw di Papua.
Dilanjutkan dengan empat PLBN lainnya sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.
PLBN tersebut adalah PLBN Sota di Merauke, PLBN Terpadu Sei Pancang di Kalimantan Utara, PLBN Serasan di Kepulauan Riau dan PLBN Napan di Nusa Tenggara Timur. I
