Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi membuka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jumat (13/3/2026).
Dia mengatakan, posko tersebut menjadi pusat koordinasi nasional yang berfungsi untuk memantau kondisi operasional transportasi, mempercepat koordinasi antarinstansi dan memastikan setiap dinamika di lapangan dapat ditangani secara cepat dan tepat.
“Sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen memastikan seluruh fasilitas transportasi dan pelayanan publik selama masa mudik dapat berjalan dengan baik melalui koordinasi yang kuat antarkementerian, pemerintah daerah, BUMN, swasta, serta seluruh pemangku kepentingan transportasi,” jelas Menhub.
Selain membentuk posko dalam rangka pengawasan, monitoring dan evaluasi hingga ke tingkat wilayah, lanjutnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga telah mempersiapkan kebijakan pengaturan mobilitas pada moda transportasi antara lain dengan memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi.
Selain itu, ada kebijakan pembatasan angkutan tertentu jelang hari H atau puncak arus mudik, arus balik guna mengurangi antrean dan kemacetan, serta menyiapkan cadangan sarana angkutan sesuai kebutuhan di lapangan.
Kemudian, dilakukan juga rampcheck untuk memastikan kelaikan operasional, melakukan rekayasa lalu lintas bila diperlukan bersama Polri, TNI, pemerintah daerah, dan pihak terkait, serta mengeluarkan kebijakan penurunan harga tiket pesawat dan diskon tarif tol.
Kemenhub juga menyediakan program mudik gratis untuk membantu masyarakat, melakukan sosialisasi secara masif kepada petugas maupun masyarakat terkait kebijakan penyelenggaraan layanan transportasi, aspek keselamatan dan keamanan transportasi, serta melakukan koordinasi secara intensif dengan pemangku kepentingan terkait.
Di sisi lain, Menhub menambahkan, kesuksesan penyelenggaraan angkutan Lebaran tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tapi juga pada sinergi, disiplin, serta integritas seluruh pihak yang terlibat.
Oleh karena itu, terdapat sejumlah hal yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan terkait antara lain memastikan seluruh unsur yang bertugas memiliki pemahaman dan persepsi yang sama dalam melaksanakan kebijakan pengendalian mobilitas di lapangan, melakukan pengawasan secara tegas, tapi tetap humanis dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.
Pemangku kepentingan juga harus memperhatikan untuk membangun komunikasi publik yang baik, transparan dan mudah dipahami sehingga masyarakat dapat memahami kebijakan yang diambil oleh pemerintah, juga menjaga konsistensi komunikasi agar tidak menimbulkan informasi yang kontradiktif maupun kesan ego sektoral.
“Dan yang tidak kalah penting, saya meminta kepada seluruh petugas di posko maupun di lapangan untuk selalu siap siaga menghadapi berbagai dinamika transportasi, bekerja dengan penuh dedikasi, kesabaran dan mengedepankan keselamatan sebagai prioritas utama,” tutur Menhub.
Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 dilaksanakan pada 13 – 30 Maret 2026, dengan melibatkan Kemenhub, Kementerian Komdigi, Kementerian Pariwisata, Korlantas Polri, Basarnas, BMKG, BNPB, KNKT, Dinas Perhubungan Jakarta, PT Jasa Marga (Persero), dan Astra Infra Toll Nusantara.
Selain itu, melinatkan PT Jasa Raharja (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT KAI (Persero), PT KCIC, PT Pelindo (Persero), PT Pelni (Persero), PT Angkasa Pura Indonesia, Perum LPPNPI/AirNav Indonesia, Senkom Mitra Polri, RAPI, dan ORARI.
Hal serupa juga dilakukan di daerah dan di lapangan, bahkan telah dibentuk pos pelayanan atau pos monitoring dengan total 1.560 simpul, jaringan dengan rincian 264 titik simpul angkutan laut, dan 177 terminal.
Kemudian, terminal itu terdiri dari 115 terminal tipe A dan 62 terminal tipe B, 248 titik simpul angkutan penyeberangan, 472 titik simpul angkutan kereta api, 257 titik simpul angkutan udara dan 43 jaringan di 6 unit gerbang tol, serta 44 jaringan di jalan arteri.
Turut hadir pada kegiatan tersebut Wakil Menteri Perhubungan Suntana, para pejabat tinggi madya di lingkungan Kemenhub, Kakorlantas Polri Agus Suryonugroho, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, perwakilan kementerian dan lembaga terkait, dan pimpinan BUMN, serta operator. I
