Presiden Beri Tiga Tugas Khusus kepada Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tiga tugas khusus kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang hari ini baru saja dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Tugas yang pertama adalah berkaitan dengan pembuatan sertifikat elektronik bagi masyarakat. Jokowi meminta hal ini dilakukan secara masif.

“Saya tadi sampaikan tiga hal ke pak Menteri BPN yang pertama yang berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif,” kata Presiden usai melantik AHY di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Tugas yang kedua cukup spesifik, Jokowi meminta AHY mengurus urusan pertanahan soal carbon trading.

Menurutnya banyak pihak yang ingin masuk ke sektor tersebut. “Yang kedua untuk HGU carbon trading, yang berkaitan dengan PP itu segera selesaikan karena banyak yang ingin masuk.”

Terakhir, Presiden meminta agar target program sertifikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 120 sertifikat untuk segera dikebut penyelesaiannya.

“Ketiga yang berkaitan dengan 120 juta PTSL, 120 juta bidang untuk masuk ke PTSL harus segera bisa kita selesaikan,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi melantik dua menteri baru pada Kabinet Indonesia Maju.

Kedua menteri yang dilantik Jokowi itu adalah Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri ATR/BPN.
Sementara itu, Hadi Tjahjanto menyampaikan sejumlah pesan untuk AHY sebelum menyerahkan posisi sebagai Menteri ATR/BPN Kabinet Indonesia Maju.

Menurutnya, program-program yang telah dijalankan ATR/BPN akan terus dilanjutkan kembali, termasuk di antaranya target 100 kota lengkap.

“Kemudian yang kedua, melanjutkan program PTSL. Paling nggak di tahun 2024 ini 120 juta bidang sudah selesai,” jelas Hadi kepada media, Rabu (21/2/2024).

Baca Juga:  PISAH SAMBUT KAPOLRES METRO BEKASI KOTA

Prioritas berikutnya adalah mendorong penyelesaian revisi Peraturan Pemerintah (PP) 18 terkait dengan memberikan hak kepada pengusaha untukĀ carbon trading. Hadi menambahkan, juga akan didorong implementasi pengadaan bank tanah agar segera dilanjutkan untuk mencapai target.

“Karena untuk kepentingan investasi, juga untuk kepentingan masyarakat. Itu yang saya sampaikan ke Pak AHY,” ujarnya.

Tidak ketinggalan pesan yang paling penting adalah menyangkut mafia tanah da ditekankan bahwa penyelesaian mafia tamah menjadi fokus utama ATR/BPN. Hadi juga mengingatkan AHY agar tidak perlu takut dengan mafia tanah. “Mafia tanah dengan itu saya sampaikan adalah fokus yang utama. Gebuk mafia tanah. Nggak usah takut,” tegasnya.

Namun, lanjut Hadi, untuk mereduksi mafia tanah di antaranya adalah program sertifikasi, program pendaftaran tanah dan ini justru salah satu kunci untuk gebuk mafia tanah. I

Kirim Komentar