PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. (PT PP mengalokasikan 26 hektare lahan yang siap digunakan untuk mendukung program kerja sama pembangunan 1 juta rumah antara Indonesia dan Qatar.
Menurut Corporate Secretary PT PP Joko Raharjo, PT PP (Persero) Tbk., salah satu perusahaan konstruksi dan investasi di Indonesia, berkomitmen mendukung upaya kerja sama investasi Pemerintah Indonesia dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan 1 juta rumah.
“Melalui dukungan tersebut, kami berkomitmen untuk berperan aktif dalam melaksanakan konstruksi untuk pembangunan 1 juta rumah tersebut,” jelasnya.
Dia menambahkan bahwa lahan – lahan yang telah siap digunakan tersebut berlokasi di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta dan Pekanbaru.
Menurutnya, PT PP optimistis dapat menjadi salah satu penggerak dalam realisasi program 1 juta rumah hasil kerja sama Indonesia dan Qatar tersebut.
“Dengan selalu mengedepankan dan menerapkan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik, PT PP akan selalu berkomitmen dalam mengimplementasikan aspek Environment, Social and Governance (ESG) yang akan berdampak positif tidak hanya sebagai competitive advantage perseroan, tetapi juga pembangunan yang berkelanjutan untuk negara,” tuturnya.
Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama melalui skema Goverment to Goverment (G2G) melalui penandatanganan nota kesepahaman terkait pendanaan pembangunan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Penandatanganan tersebut dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor asal Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani dengan disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Kesepakatan tersebut menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang berpartisipasi dalam program pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah setiap tahunnya yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan, program ini akan memakai lahan – lahan yang dimiliki oleh berbagai lembaga dan kementerian, salah satunya aset perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Kami menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick (Menteri BUMN) nanti akan menyiapkan dari PT PP, Kereta Api, Perumnas. Kemudian juga dari Kemensetneg (Kementerian Sekretariat Negara) ada di Kemayoran dan ada di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata,” tuturnya. I
