Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 Hijriah/2026 Masehi dengan tema Berbenah Tanpa Henti, Mengahdirkan Layanan Haji yang Humanis, Profesional dan Adaptif sebagai langkah awal menyusun arah kebijakan penyelenggaraan ibadah haji.
Forum nasional ini menjadi momentum konsolidasi sekaligus perumusan strategi besar untuk menghadirkan layanan haji Indonesia yang semakin berkualitas dan humanis.
Sekjen Kemenhaj Teguh Dwi Nugroho menegaskan bahwa seluruh hasil evaluasi selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 akan menjadi fondasi penting dalam menyiapkan penyelenggaraan haji pada musim berikutnya.
“Rakernas ini bukan sekadar forum evaluasi, tetapi ruang bersama untuk membangun ekosistem penyelenggaraan ibadah haji yang semakin kuat. Setiap tantangan yang kita temui, mulai dari tahap persiapan, operasional di Arab Saudi hingga proses pemulangan jemaah harus dijadikan pelajaran untuk menghadirkan layanan yang semakin profesional, cepat, adaptif dan humanis,” ujarnya saat membuka Rakernas di Jakarta.
Menurut Teguh, penyelenggaraan ibadah haji merupakan pelayanan publik yang kompleks dan melibatkan banyak pemangku kepentingan.
Oleh karena itu, lanjutnya, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar – benar menjawab kebutuhan jemaah.
Rakernas difokuskan pada tiga sasaran utama, yakni mengidentifikasi berbagai persoalan teknis maupun nonteknis selama operasional haji di Arab Saudi hingga fase pemulangan, mengukur capaian target pelayanan pada bidang akomodasi, transportasi, konsumsi, kesehatan, bimbingan ibadah, dan layanan digital, serta menyusun rekomendasi strategis sebagai dasar penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji masa mendatang.
Pembahasan Rakernas meliputi seluruh rantai layanan penyelenggaraan haji, mulai dari pengelolaan kuota, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji, pembinaan dan bimbingan manasik, rekrutmen petugas, istitha’ah kesehatan, implementasi layanan Nusuk, penyelenggaraan Embarkasi dan Debarkasi.
Selain itu, layanan akomodasi, transportasi, konsumsi di Arab Saudi, pelaksanaan fase puncak haji, evaluasi layanan syarikah hingga transformasi digital melalui penguatan Siskohat, Siskohatkes, dan Kawal Haji.
Rakernas juga membahas penguatan kelembagaan, regulasi, tata kelola, Sumber Daya Manusia (SDM) dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Sebanyak 967 peserta mengikuti Rakernas yang dipusatkan di Asrama Haji Kelas I dan Lapangan Galaxy Makodam Jaya, Halim, Jakarta.
Mereka merupakan ujung tombak penyelenggaraan ibadah haji yang berasal dari Kementerian Haji pusat, kantor wilayah provinsi, kantor kabupaten/kota dan pengelola Asrama Haji Kelas I, serta Kelas II di seluruh Indonesia.
Selama Rakernas, peserta mengikuti paparan kebijakan, diskusi kelompok, tanya jawab hingga perumusan rekomendasi yang akan menjadi bahan penyusunan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji berikutnya.
Forum ini menghadirkan narasumber dari berbagai institusi strategis, antara lain Menhaj, Wakil Menhaj, Ketua Komisi VIII DPR, Anggota V BPK RI, para direktur jenderal di lingkungan Kementerian Haji, Inspektur Jenderal, Ombudsman, dan Staf Teknis Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah.
Tidak hanya berfokus pada evaluasi kebijakan, Rakernas juga diisi kegiatan retreat yang didampingi instruktur dan fasilitator dari TNI dan Polri sebagai bagian dari penguatan kepemimpinan, soliditas organisasi, disiplin, serta kolaborasi antarpetugas.
“Transformasi penyelenggaraan ibadah haji tidak cukup dilakukan melalui perubahan sistem semata. Yang lebih penting membangun budaya kerja yang kolaboratif, responsif dan berorientasi pada kepentingan jemaah. Dari Rakernas inilah kita ingin melahirkan rekomendasi yang implementatif, sehingga pelayanan haji Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun,” tutur Teguh.
Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 Hijriah/2026 Masehi diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis yang mampu memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji nasional, sekaligus menjadi pijakan Kemenhaj dalam menghadirkan pelayanan yang semakin aman, nyaman, profesional dan humanis bagi seluruh jemaah. I
