Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto beserta jajaran menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
Rakor ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Presiden untuk memastikan percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumbar berjalan efektif, terukur dan terkoordinasi lintas kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah.
Dalam arahannya, Mendagri Tito menegaskan bahwa pemulihan pascabencana merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat terdampak.
Dia menekankan, pentingnya kecepatan pemulihan sebagai kunci mengembalikan kehidupan masyarakat ke kondisi normal.
“Pemulihan pascabencana di Sumatra Barat adalah bagian dari komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk menghadirkan negara secara nyata. Pemulihan yang cepat dan terukur menjadi kunci untuk mengembalikan kehidupan sosial, ekonomi dan pelayanan publik masyarakat,” ujarnya.
Mendagri menjelaskan, pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada 8 Januari 2026 melibatkan kementerian koordinator, serta kementerian dan lembaga terkait.
Fokus utama pemulihan diarahkan pada kembalinya aktivitas ekonomi masyarakat, dengan dukungan percepatan perbaikan infrastruktur jalan, fasilitas umum, dan layanan dasar, seperti listrik, SPBU, PDAM, internet, serta ketersediaan LPG.
Sebagai Wakil Ketua II Satgas, Kepala BNPB Suharyanto menyatakan, pelaksanaan tanggap darurat di Provinsi Sumbar menunjukkan tidak adanya penambahan korban jiwa.
Namun demikian, masih terdapat 72 orang dinyatakan hilang dan 10.854 jiwa mengungsi, sedangkan seluruh kabupaten dan kota telah memasuki fase transisi darurat ke pemulihan.
“Seluruh daerah terdampak telah memasuki fase transisi pemulihan. Dukungan logistik, operasi udara dan operasi modifikasi cuaca tetap dilanjutkan sesuai rekomendasi kementerian dan lembaga terkait,” jelas Suharyanto.
Dia menambahkan, akses jalan nasional relatif telah terhubung, meskipun beberapa ruas, seperti Padang Panjang – Sicincin masih bersifat terbatas.
Penyesuaian kebutuhan alat berat terus dilakukan, termasuk opsi pergeseran alat ke provinsi lain sesuai kebutuhan di lapangan.
Rakor ini menyimpulkan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi harus ditopang oleh pendataan kerusakan multisektoral yang rinci, akurat dan berbasis by name by address sebagai dasar perencanaan dan pencairan bantuan.
Penyusunan dokumen teknis, seperti Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) didorong untuk melibatkan konsultan dan akademisi sesuai ketentuan.
Selain itu, pembaruan data pembangunan hunian sementara, hunian tetap dan dana tunggu hunian perlu terus dilakukan secara dinamis.
Kendala utama yang masih dihadapi meliputi keterbatasan lahan dan ketidaksesuaian data di beberapa daerah, sehingga memerlukan validasi lanjutan, termasuk penetapan zona aman bencana.
Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumbar melalui kerja Satgas yang solid dan terkoordinasi.
Penetapan skala prioritas, penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta dukungan sumber daya akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat menjadi kekuatan utama dalam mendorong pemulihan Sumbar yang tangguh dan berkelanjutan.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, serta seluruh unsur Pemerintah Provinsi Sumbar, yakni Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Wakil Gubernur Audy Joinaldy, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta seluruh bupati dan wali kota se-Sumbar. I
