Pemerintah Kota (Pemko) Padang menegaskan komitmen kuatnya untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab – rekon) pascabencana hidrometeorologi. Guna memastikan seluruh program berjalan taktis dan tepat sasaran, Pemko Padang menggelar rapat strategis bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Padang Fadly Amran ini membahas percepatan penanganan pascabanjir secara komprehensif. Mulai dari penyelesaian pembebasan lahan, normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir hingga penguatan tata ruang sebagai langkah mitigasi jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang.
Dalam arahannya, Wali Kota Fadly mengaku telah menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, camat hingga lurah untuk bergerak cepat di lapangan. “Ini dilakukan demi memastikan seluruh dokumen dan kebutuhan administratif klir sebelum proyek fisik dimulai,” jelasnya.
Menurut Fadly, pelaksanaan rehab – rekon ini menjadi tanggung jawab bersama dan sudah meminta seluruh pihak memastikan pekerjaan BWS berjalan lancar dan selesai tepat waktu, karena ini menyangkut keselamatan masyarakat.
Wali Kota menambahkan, Pemko Padang siap memberikan dukungan penuh dalam penyelesaian persoalan lahan, bahkan opsi relokasi warga siap diambil jika hal tersebut menjadi jalan terbaik untuk menyelamatkan masyarakat yang berada di kawasan berisiko tinggi.
Selain itu, Pemko Padang juga tengah menggeser fokus pada penguatan regulasi kebencanaan.
“Kita juga akan mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar penataan kawasan rawan bencana,” ungkap Wali Kota.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BWS Sumatera V Padang Reski Wahyudi menyatakan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mengucurkan dana APBN sebesar Rp1,1 triliun untuk pemulihan infrastruktur di Kota Padang.
Dia menjelaskan, pada tahap awal, pekerjaan akan difokuskan pada rehabilitasi irigasi Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago, serta penanganan sejumlah titik kritis pengendali banjir.
Pekerjaan teknis ini meliputi pembangunan dinding penahan tanah, perkuatan tebing dan pembangunan check dam untuk mengendalikan sedimen di sepanjang aliran Batang Kuranji dan Air Dingin.
Meski anggaran dan perencanaan telah siap, Reski menekankan pentingnya sinergi dalam penyelesaian lahan agar target pengerjaan fisik pada Agustus 2026 tidak meleset.
“Kami siap melaksanakan rehab – rekon, tetapi pengendalian banjir tidak akan tuntas tanpa penyelesaian lahan. Kami berharap Pemko Padang dapat mempercepat prosesnya, sehingga target pelaksanaan mulai Agustus dapat terealisasi,” ungakpnya.
Seluruh pekerjaan ditargetkan selesai dalam waktu tiga tahun sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan Kota Padang terhadap ancaman banjir di masa mendatang.
Turut hadir mendampingi Wali Kota dalam rapat strategis tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Padang Didi Aryadi, Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, Kalaksa BPBD Hendri Zulviton, Kepala Dinas Pertanahan Desmon Danus, serta Kepala DLH Fadelan Fitra Masta.
Guna memastikan koordinasi wilayah berjalan solid, hadir pula Camat Pauh Yandry, Camat Kuranji Rozaldi Rosman, Camat Koto Tangah Rio Ebu Pratama, dan Camat Nanggalo David Ferdinand. I
