REFLEKSI AKHIR TAHUN 2021 PROVINSI LAMPUNG

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat Paparan Refleksi Akhir Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Lampung di Mahan Agung, Senin (27/12/2021). (Istimewa)
Bagikan Artikel

Tantangan terbesar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama tahun 2021 adalah pandemi Covid-19 yang masih melanda seluruh wilayah Indonesia, termasuk Lampung.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memaparkan hal tersebut dalam Paparan Refleksi Akhir Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Lampung yang diselenggarakan di Mahan Agung, Senin (27/12/2021).

“Pandemi Covid-19 masih melingkupi Provinsi Lampung, tapi saat ini penyebarannya sudah melandai,” ujarnya.

Lebih lanjut Arinal menjelaskan bahwa perekonomian di Provinsi Lampung ada kenaikan, demikian juga nilai tukar petani pun mengalami kenaikan.

“Ekonomi Lampung mengalami pertumbuhan yang positif, selanjutnya inflasi lampung sampai November 2021 sangat terkendali. Kemudian dari nilai tukar petani di tahun 2021 membaik,” jelasnya.

Nilai tukar pertani merupakan daya tukar dari nilai produk pertanian, dan bukan sebagai alat ukur kesejahteraan petani di Provinsi Lampung pada November 2021 capaian lebih baik sebesar 105,25%.

Gubernur Arinal juga menyampaikan tentang beberapa program kegiatan dalam upaya memperdayakan Usaha Menengah, Kecil, dan mikro (UMKM) dan Koperasi terdampak pandemi Covid-19.

Beberapa program tersebut di antaranya mendirikan UKM Center di beberapa lokasi, penyediaan aplikasi untuk kemudahan berbelanja masyarakat, yaitu aplikasi Pasar Berjaya dan aplikasi SIGAP (Sistem Informasi Harga Pasar).

Selain itu, ada bantuan APD kepada anggota Koperasi Pasar/Koperasi Nelayan di lima Pasar di kota Bandarlampung (1000 Paket Bantuan APD), Diklat/Bimtek Online dan Offline berbasis usaha keterampilan kepada 180 UMKM (peta vokasional dan pelatihan branding produk), Bimtek wirausaha pemula, serta Bimtek sertifikat kompetensi.

Ada juga progam fasilitasi promosi dan pemasaran produk UMKM dalam bentuk Bazar UMKM (75 UMKM), kerja sama Pola kemitraan dengan Koperasi dan UMKM dalam pengadaan APD dan Alat Kesehatan.

“Bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) (Program PEM) diusulkan Pemprov Lampung sebanyak 128.655 pelaku usaha, teralokasi sebanyak 30.253 UMKM,” tutur Arinal.

Menurut Gubernur Lampung, upaya demi upaya terus dilakukan bersinergi dengan kebijakan pemerintah pusat dan seluruh masyarakat Lampung, serta pihak terkait lainnya, termasuk kabupaten/kota. I

 

Kirim Komentar

Bagikan Artikel