Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dalam menangani berbagai persoalan, khususnya di wilayah perbatasan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, kolaborasi lintas pemerintahan dinilai penting agar penataan wilayah dapat berjalan secara terpadu dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kota Bandung tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan perkotaan seorang diri, terlebih sejumlah persoalan berada di kawasan perbatasan yang membutuhkan koordinasi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi,” ujarnya.
Menurut Farhan, Kota Bandung tidak bisa menyelesaikannya sendiri, tetapi membutuhkan pemerintah provinsi untuk melakukan koordinasi penyelesaian, terutama di daerah perbatasan.
Dia menjelaskan, wilayah Cibiru menjadi salah satu kawasan yang membutuhkan perhatian karena memiliki karakteristik sebagai wilayah perbatasan.
Dalam beberapa hari terakhir, Farhan secara intens melakukan pemantauan dan komunikasi terkait kondisi di kawasan tersebut.
Pertemuan dengan Pemprov Jabar juga menjadi ruang untuk membahas berbagai strategi penyelesaian persoalan melalui pendekatan yang lebih persuasif dan komunikatif.
Farhan menuturkan, penataan dan penertiban harus mengedepankan pendekatan humanis dan menghindari pendekatan represif.
Maka dari itu, lanjutnya, pemberdayaan masyarakat, khususnya pelaku usaha, menjadi bagian penting dalam proses penataan.
“Kalau penataan dan penertiban akan jalan terus sesuai dengan semangat yang telah dicontohkan Pak Gubernur. Sementara itu, untuk menghindari kata-kata represif, harus ada pemberdayaan,” jelasnya.
Farhan menyebutkan, sektor koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUKM) perlu segera dilibatkan, baik dari unsur pemerintah provinsi, pemerintah kota, maupun sektor swasta.
Pemberdayaan tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi, sehingga penataan tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkembang.
Farhan mengatakan, hubungan antara Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar berjalan dalam semangat yang sama, bahkan tidak terdapat dikotomi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi dalam menangani persoalan masyarakat.
“Tidak ada dikotomi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota, antara gubernur dengan wali kota. Semuanya sejalan dan sinkron,” tegasnya.
Dia menambahkan, tantangan berikutnya adalah memastikan komunikasi dan koordinasi tersebut dapat dipahami masyarakat secara luas.
Oleh karena itu, Farhan mengatakan, komunikasi antara pemerintah kota dan provinsi perlu dilakukan secara rutin, termasuk pada tataran operasional. “Sinkronisasi ini berjalan secara rutin dan berjalan untuk berbagai macam isu.” I
