Sinergitas Perangkat Daerah dan PKK Terjalin dengan Baik Ditegaskan Penjabat Wali Kota Bekasi

Rapat koordinasi Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Bekasi yang digelar di Aula Nonon Sonthanie dibuka oleh Penjbata (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad.

Pj Wali Kota didampingi oleh Pj Ketua TP PKK Kota Bekasi Yolla Kusuma Gani dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Satia Sriwijayanti.

Tampak hadir pula kepala perangkat daerah, lurah dan camat se-Kota Bekasi.

Rapat tersebut diharapkan menjadi ajang yang menguatkan sinergitas program PKK dengan program Pemerintah Kota Bekasi.

Dalam sambutannya Gani Muhamad menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melalui dinas terkait perlu terus mendampingi program PKK Kota Bekasi.

“PKK pada hakikatnya adalah organisasi yang tumbuh langsung dari masyarakat. PKK hadir untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tentu saja Gerakan PKK diharapkan dapat bermitra dengan Pemerintah Kota Bekasi dalam pembangunan,” ujar Gani.

PKK mendukung program-program yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesetaraan gender.

Selain itu, PKK juga mendorong agar pemangku kepentingan mempertimbangkan akses perempuan dalam program pembangunan.

Pj Ketua TP PKK Kota Bekasi menjelaskan, camat dan lurah perlu membantu program PKK di wilayah masing-masing agar program dapat dilaksanakan dengan baik.

Rapat koordinasi PKK dengan organisasi perangkat daerah ini diharapkan mampu meningkatkan peran setiap pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menyejahterakan masyarakat, yang nantinya mampu meningkatkan peran yang nyata dalam pembangunan di segala bidang.

Selain itu, menjadi momentum yang positif untuk melahirkan generasi penerus yang handal dalam membangun bangsa dan negara.

“Semoga semangat dari kegiatan PKK ini dapat meningkatkan potensi serta kualitas diri, terutama dalam upaya memajukan pembangunan negara kita di era globalisasi sekarang ini,” tutur Gani. I

Kirim Komentar
Baca Juga:  KEMENDAGRI BENTUK APBD MINI UNTUK TIGA PROVINSI BARU PAPUA