Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meminta Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) beserta seluruh pemerintah daerah dan para mitra untuk memanfaatkan sistem katalog elekronik (ekatalog) lokal guna memacu belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Menengah, Kecil, serta Koperasi.
Menurut Direktur Pengembangan Katalog LKPP Yuliantoro Prihandoyo, penggunaan sistem ekatalog ini mendorong ekonomi lokal, bahkan membangkitkan usaha-usaha skala kecil dan menengah hingga koperasi yang tersebar di seluruh nusantara.
“Kebijakan harga di dalam sistem ekatalog pun mengikuti harga pasar, kalaupun ada negosiasi dalam batas kewajaran. Tidak ada cash back dan susah bohong. Jangan bohong, karena akan ketahuan di sistem ekatalog,” katanya saat “Dialog Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Technical Meeting APN 2022 Expo and Forum” yang diselenggarakan Apkasi di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (3/7/2022).
Target pemerintah, Yuliantoro menambahkan, untuk pembelian PDN melalui ekatalog dan toko daring pada tahun ini yang sebesar Rp400 triliun harus terealisasi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar anggaran belanja pemerintah senilai Rp1.200 triliun harus difokuskan untuk belanja PDN dan UMK-Koperasi.
Menindaklanjuti hal tersebut, LKPP telah membekukan lebih dari 5.000 produk impor yang memiliki substitusi produk dalam negeri.
“LKPP punya kewajiban 40% APBN/APBD digunakan untuk PDN dan UMK-Koperasi. Kalau seluruh pembangunan kabupaten atau kota di Indonesia menggunakan produk dalam negeri, maka industri lokal akan tumbuh,” ungkap Yuliantoro.
Data LKPP menyebutkan, hingga saat ini ada 127 pemda (23,4%) yang sudah tayang produk, tapi 415 pemda (76,6%) belum tayang produk.
Sementara itu, Ketua Wilayah Apkasi Kalimantan Tengah Halikinnor menegaskan bahwa melalui ekatalog dan toko daring, maka tidak ada lagi ke depannya ada keterlambat penyerapan APBN/APBD.
“Penggunaan sistem ekatalog sangat efisien waktu, tidak hanya pemerintah daerah yang terbantu, tapi juga mampu menggerakkan perekonomian daerah setempat, termasuk UKM dan kooperasi,” jelasnya.
Untuk itu, Apkasi dan PT Nusindo Rekatama Semesta menyelenggarakan “Apkasi Procurement Network (APN) 2022 Expo and Forum” pada 24-26 Agustus 2022 sebagai upaya menjembatani pemerintah daerah dan mitra kerja.
Menurut Direktur PT Nusindo Rekatama Semesta Muhammad Zhaki Aliffian Ardana, pertemuan antara pemerintah daerah, mitra kerja dan masyarakat itu akan terlaksana dalam expo yang akan diselenggarakan di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran dengan sejumlah forum dialog pengadaan nasional.
“Forum tersebut di antaranya tentang Kebijakan Dan Strategi Percepatan Pembentukan e-Katalog Lokal Dalam Mendorong Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui UMK dan Koperasi Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah, serta Investasi Daerah,” jelasnya.
Selain itu, dialog mengenai Tata Cara Perhitungan TKDN pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh Kementerian Perindustrian dan paparan tentang Mitigasi Risiko Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh LKPP dan presentasi produk penyedia. I
