Total stimulus ekonomi yang digelontorkan oleh pemerintah pada Januari dan Juni 2025 mencapai Rp57,5 triliun.
Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa stimulus ekonomi diberikan untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat dan juga dunia usaha.
“Stimulus ekonomi tahap pertama sebesar Rp33 triliun diberikan pada Januari 2025, disusul oleh stimulus tahun kedua Rp24,4 triliun pada Juni 2025,” jelasnya dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Kepala Negara menyatakan, Pemerintah Indonesia sangat responsif terhadap tekanan global yang mempengaruhi Indonesia.
Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah langsung memberikan stimulus guna menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil.
Selain itu, jaring pengaman sosial juga disiapkan untuk menjaga daya beli dan mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kemunduran sosial melalui beberapa program, seperti Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat.
Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang – Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.
Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR, dengan Ketua DPR Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.
Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri – menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara.
Sejumlah undangan yang hadir adalah Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Selain itu, hadir juga Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Hadir juga Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. I
