Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh perangkat daerah untuk menjaga keamanan perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru).
Pasalnya, dia menambahkan, akan berkerumun banyak orang dalam peringatan Nataru, demikian juga perjalanan ke berbagai daerah.
Mendagri meminta jajarannya mengatur kerumunan, sehingga perayaan Tahun Baru 2023 aman terkendali agar tidak terjadi peristiwa seperti peristiwa di Itaewon, Korea Selatan.
Arahan itu disampaikan Tito pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta Pusat, Senin (26/12/2022).
“Perlu dilakukan langkah-langkah untuk menjaga Natal dan Tahun Baru itu aman, nyaman, damai dan terkendali. Mulai dari masalah keamanan, kemudian kelancaran lalu lintas, ketersediaan bahan pangan, stabilitas harga dan keterjangkauan harga pangan, karena demand yang tinggi,” ujarnya dalam keterangan pers, Selasa (27/12/2022).
Mendagri mengatakan, penjagaan keamanan di setiap tempat kegiatan masyarakat untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan, seperti di Itaewon.
Diketahui, tragedi Itaewon terjadi pada perayaan Halloween, korban tragedi itu mencapai ratusan jiwa.
“Upaya menjaga keamanan tersebut termasuk mengatur kegiatan masyarakat terutama di tempat-tempat kerumunan. Hal ini untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan, seperti peristiwa yang terjadi saat perayaan Halloween di Itaewon, Korea Selatan yang memakan banyak korban,” jelasnya.
Untuk itu, Mendagri Tito menambahkan, stakeholders terkait perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi daerah rawan tersebut, sehingga kerumunan bisa terkendali.
Salah satu lokasi yang diminta Tito diidentifikasi kerumunannya adalah kawasan Ancol, karena tahun baru kali ini Ancol kembali menggelar acara perayaan.
“Kita sudah lama tidak kumpul-kumpul, terutama yang anak-anak muda. Jadi jangan sampai terjadi, Jakarta misalnya, Ancol itu akan ada ratusan ribu, kami yakin daerah-daerah juga ada pengumpulan masyarakat. Nah, ini perlu diidentifikasi, kemudian dilakukan langkah-langkah mitigasi, diatur, termasuk mekanisme jalannya,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Mendari Tito juga melarang penggunaan petasan yang berpotensi menimbulkan ledakan besar, kebakaran dan korban manusia maupun barang, sehingga dia mengimbau penggunaan kembang api.
“Kami kira petasan lebih baik kita larang, kembang api boleh tapi terbatas, jangan sampai jor-joran, kemudian terjadi kebakaran,” ungkapnya.
Mendagri Tito menegaskan berbagai upaya tersebut memerlukan langkah-langkah proaktif dan koordinasi dari berbagai pihak.
Kunci paling utama, lanjutnya, adalah melakukan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan berharap kegiatan Nataru dapat berjalan dengan aman.
“Kami sudah sampaikan kepada asosiasi gubernur, kemudian asosiasi wali kota dan ketua asosiasi pemerintah kabupaten, bupati, supaya Surat Edaran (Nomor 400.10/8922/SJ) ini disampaikan ke seluruh kepala daerah,” ujarnya.
Kunci utamanya adalah melaksanakan rapat Forkopimda dengan item-item seperti ini atau bisa ditambah dengan item-item yang lain, sesuai dengan kerawanan khas wilayah masing-masing. I
