Wakil Gubernur (Wagub) Sumatra Barat Vasko Ruseimy menjelaskan, strategi komprehensif dan dampak Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) dalam agenda Uji Publik dari Komisi Informasi Pusat di Jakarta.
Dalam agenda tersebut, Wagub hadir didampingi Kadis Kominfotik Rudy Rinaldy dan Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumbar Tanti Endang Lestari.
Mengusung visi besar terwujudnya informasi untuk semua, Pemprov Sumbar menegaskan komitmennya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, responsif dan berorientasi pada dampak nyata (outcome) bagi masyarakat.
Dalam paparannya, Wagub Vasko menekankan bahwa keterbukaan informasi merupakan fondasi utama yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.
“Informasi yang terbuka dan pelayanan publik yang lebih baik adalah fondasi utama menuju pemerintahan yang transparan dan terpercaya. Seperti komitmen yang selalu kami pegang teguh: keterbukaan bukan sekadar kata, tapi bukti amanah kepada masyarakat kita,” ujarnya.
Sebagai turunan dari misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025, Pemprov Sumbar merumuskan dan menjalankan tiga pilar strategis, yakni memperkuat fondasi digital dan keterbukaan, mengonsolidasikan data secara terpadu di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, serta mengembangkan dashboard informasi publik tematik.
“Data pemerintah jangan hanya berhenti menjadi output administrative, sekadar terdata, terlaporkan dan sudah input. Kami ingin menjadikan data terpadu di dashboard ini sebagai outcome yang melahirkan kebijakan tepat sasaran bagi masyarakat,” tutur Vasko.
Guna memastikan data terpadu berjalan efektif tanpa ego sektoral, Pemprov Sumbar menyinergikan fungsi Humas dan PPID dalam satu simpul di setiap Perangkat Daerah, serta menerapkan mekanisme evaluasi bulanan berbasis dashboard secara terbuka dalam rapat staf.
“Di setiap rapat staf bulanan, kami paparkan langsung satu per satu mana OPD yang terbaik hingga yang terburuk berdasarkan data dashboard. Dengan begitu, tumbuh semangat saling mengejar kinerja sehingga ketersinambungan data dan akuntabilitas birokrasi berjalan jauh lebih efektif,” jelas Vasko.
Kolaborasi ini turut melahirkan berbagai dashboard tematik lintas sektor, seperti Dashboard Kebencanaan, Dashboard Pembangunan hingga portal Satu Data Sumbar, yang diperkuat dengan pendekatan kolaboratif Pentahelix bersama media, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas.
“Dalam penanganan kebencanaan misalnya kami menggunakan sebuah dashboard kebencanaan, kami satukan seluruh data lintas sektor bersama Forkopimda, mulai dari TNI, Polri, PLN, BNPB, hingga pemerintah kabupaten/kota, tanpa ada ego sektoral,” ungkapnya.
Wagub Vasco menegaskan bahwa setiap hari digelar rapat evaluasi berbasis satu data terpadu di dashboard tersebut agar langkah penanganan di lapangan benar – benar terukur dan cepat.
Tidak hanya berfokus pada pusat pemerintahan, pemerataan akses informasi digital juga didorong hingga ke pelosok desa.
“Untuk menjamin kesetaraan digital dan partisipasi warga secara inklusif, kami telah melakukan ekspansi penyediaan 119 titik WiFi gratis di SMA negeri di pelosok nagari, membangun tiga Taman Digital dan menginisiasi 13 titik percontohan Nagari Creative Hub. Kami ingin kemudahan akses informasi ini bertransformasi menjadi roda penggerak ekonomi bagi masyarakat daerah,” katanya. I







