Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong agar digitalisasi layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) senantiasa diperkuat.
Penguatan itu terutama dari segi digitalisasi infrastuktur meliputi bandwdith, storage, hingga back up data.
Hal ini disampaikan Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023 di Hotel Novotel, Kota Palembang, Sumatra Selatan.
Rakornas ini mengusung tema “Penguatan Dukcapil Untuk Pelayanan Publik Dan Suksesnya Pemilu Serentak 2024″.
Mendagri mendorong Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meningkatkan standar keamanan data kependudukan.
Upaya ini diperlukan untuk menghindari terjadinya kebocoran data yang bakal berdampak luas terhadap masyarakat.
Selain Itu, upaya penguatan di sektor digital diharapkan bakal mempermudah implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Banyak sekali yang sudah menggunakan SPBE, orang tidak perlu banyak berhubungan, dengan gadget dia bisa membuat SIM, memperpanjang. membuat rekening bank segala macam, Ini SPBE. Ini berarti semua lembaga negara paling tidak dengan pemerintah se-Indonesia, kabupaten/kota semua harus terkoneksi dalam satu sistem,” ujar Mendagri.
Dia menambahkan, dibentuknya SPBE merupakan upaya untuk menyinkronkan data pemerintah.
Sebelumnya, di setiap lembaga pemerintahan memiliki inovasi digital masing-masing, tapi keberadaan layanan tersebut tidak terintegrasi satu sama lain yang berdampak pada kurang terpadunya data pemerintah.
Mendagri menyatakan, implementasi dari kebijakan SPBE memerlukan peran penting dari data Dukcapil.
“Sistem pemerintahan berbasis elektronik, kuncinya basis data utamanya yang dipakai dalam sistem ini adalah NIK, Datanya Dukcapil, karena data yang paling lengkap yang memiliki fitur biometrik tiga lapis, fingerprint, face recognition, dan iris atau retina. Tidak ada tempat lain yang menggunakan sistem seperti itu,” jelasnya.
Lebih Lanjut, Mendagri berpesan agar ditjen dukcapil bersama dinas Dukcapil di daerah untuk melakukan evaluasi terhadap layanan adminduk.
Berbagai kelebihan diminta untuk terus dilanjutkan, sedangkan berbagai kekurangan agar diperbaiki, sehingga layanan Dukcapil akan lebih prima dan mampu memudahkan pelayanan kepada masyarakat.
“Tolong nanti dari Dukcapil Kemendagri tidak hanya one way, tidak hanya top down informasinya, tapi ini dua hari (selama pelaksanaan Rakornas), berikan kesempatan kepada daerah-daerah menyampaikan aspirasi dan usulan masing-masing,” tuturnya. I
