Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan penurunan biaya logistik di Indonesia.
Untuk itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong dilakukannya pembenahan sistem logistik perkotaan di Indonesia.
“Perlu dibentuk sistem logistik perkotaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi serta lebih ramah lingkungan,” ujarnya dalam Webinar bertema “Membangun Logistik Perkotaan Berkelanjutan di Jabodetabek” yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub secara daring, Selasa (28/9/2021).
Menhub mengajak seluruh pemangku kepentingan terkait, untuk bersama-sama berkolaborasi menciptakan sistem logistik perkotaan yang lebih baik kedepannya.
Saat ini, terdapat sejumlah permasalahan terkait dengan sistem logistik di Indonesia, di antaranya berdasarkan data Kementerian Keuangan, biaya logistik tahun 2020 di Indonesia menjadi yang termahal di kawasan ASEAN, yakni mencapai 23,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan dari persentase itu sebanyak 8,5% disumbangkan oleh transportasi darat.
Menurut Budi Karta, pertumbuhan layanan logistik dan kendaraan barang di daerah perkotaan juga ikut memperburuk kondisi jalan raya dan menciptakan kemacetan lalu lintas, dan juga berkontribusi pada kerusakan lingkungan perkotaan secara keseluruhan.
Permasalahan lainnya adalah adanya kemudahan dan manfaat yang ditawarkan melalui belanja e-commerce turut memicu dampak negatif kualitas hidup di perkotaan dengan adanya aktivitas logistik perkotaan.
Aktivitas tersebut seperti tingginya mobilitas kendaraan di jalan raya perkotaan mulai angkutan motor hingga truk angkutan yang menimbulkan kemacetan lalu lintas dan juga adanya pelanggaran dimensi kendaraan angkutan barang.
Selain itu, kontribusi angkutan barang terhadap memburuknya lingkungan perkotaan pun semakin nyata.
Kebisingan atau polusi suara di perkotaan juga menjadi salah satu produk sampingan dari angkutan barang yang patut mendapat perhatian.
Sesuai dengan kajian Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe (ALICE), angkutan barang di perkotaan menghasilkan emisi yang mencapai 25% CO2 dan 30-50% NOx, serta beberapa partikel penyerta.
“Perkembangan industri logistik terus mengalami perubahan tren dan teknologi yang semakin pesat, yang juga menimbulkan permaslahan baru. Hal ini perlu direspon dengan cepat oleh dunia industri dan para penyedia jasa logistik,” jelas Budi Karya.
Untuk itu, Menhub mendorong agar jajarannya lebih sigap dalam menentukan kebijakan dan mendorong stakeholders memberikan rekomendasi yang positif dalam rangka meningkatkan konektivitas logistik dan membantu memulihkan perekonomian, serta memperbaiki lingkungan.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Polana B. Pramesti mengatakan, beberapa program pembenahan sistem logistik di darat yang telah digagas dan tertuang di dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. Program ini menargetkan penurunan biaya logistik menjadi 20% dari PDB.
“Oleh karena itu, BPTJ membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dan sektor, termasuk berbagai perubahan lingkungan strategis yang mempengaruhi logistik perkotaan, di antaranya revolusi industri 4.0 telah menciptakan tren baru dalam berbelanja yang mulai jamak dipraktekkan oleh kaum urban,” tutur Polana. I
