Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan infrastruktur permukiman terdampak bencana abrasi pantai yang melanda kawasan Teluk Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.
Penanganan infrastruktur permukiman terdampak bencana dilakukan secara kolaboratif antara Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Perumahan.
Untuk pemulihan pasca bencana, Kementerian PUPR telah membangun 114 unit rumah tahan bencana tipe 36 yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana umum.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah terdampak bencana dilakukan dengan tidak hanya membangun kembali permukiman yang rusak, tetapi sebagai upaya membangun kembali permukiman baru yang tangguh terhadap bencana.
“Pendekatannya adalah build back better, tidak sekedar membangun dengan kerentanan yang sama terhadap bencana, tetapi membangun lebih baik dan lebih aman dari sebelumnya,” katanya.
Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti menjelaskan, tujuan utama dari pekerjaan Pembangunan pascabencana ini adalah untuk mendukung pemulihan.
Selain itu, untuk mengembalikan fungsi infrastruktur sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana abrasi pantai di Amurang.
“Dengan luas cakupan sekitar 3,5 hektare, penanganan bencana ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat setempat, memperbaiki kondisi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.” ungkap Diana.
Pembangunan infrastruktur pendukung kawasan permukiman di Amurang dimulai pada Juni 2023 dan selesai di akhir Desember 2023 dengan anggaran sebesar Rp11,81 miliar, dengan mencakup pembangunan jalan dan sistem drainase.
Selain itu, pembangunan fasilitas umum, seperti balai desa dan posyandu, Tempat Pembuangan Sementara (TPS), penghijauan dan penataan taman, fasilitas rekreasi dan olahraga, seperti taman bermain dan lapangan voli, serta pembangunan dinding penahan tanah untuk mencegah longsor.
“Selain itu, proyek ini juga meliputi penataan ruang dengan pembatas kavling dan planter box, pemasangan lampu jalan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan, penyediaan sumber air bersih melalui pengeboran sumur, pembuatan jaringan dari intake ke reservoir, serta instalasi Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing (MEP) untuk mendukung infrastruktur bangunan,” ujar Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Gorontalo Nurdiana Habibie.
Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Wahyu Kusumosusanto menambahkan, sinergi yang baik antara Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Perumahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada penyediaan perumahan yang tahan terhadap bencana.
Namun, lanjutnya, juga melibatkan pembangunan sarana dan prasarana umum yang mendukung pemulihan dan kesejahteraan masyarakat pasca bencana.
“Dengan dilaksanakannya pembangunan ini, diharapkan masyarakat terdampak bencana abrasi pantai Amurang dapat segera pulih dan melanjutkan kehidupan mereka dengan kondisi yang lebih baik dan lebih aman,” jelasnya.
Upaya ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam memberikan bantuan dan solusi yang tepat untuk masyarakat yang terdampak bencana, serta untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang telah dilaksanakan.
Bencana abrasi Pantai di Teluk Amurang terjadi pada Juni 2022 dan telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat setempat.
Abrasi ini menyebabkan runtuhnya puluhan rumah, jembatan, dan berbagai infrastruktur lainnya.
Penyebab abrasi ini dikaitkan dengan faktor geografis dan hidrodinamika di Teluk Amurang yang mengalami pergerakan arus dan gelombang kuat akibat kombinasi pasang surut, angin, serta gelombang laut. I
