Bank Indonesia (BI) mencatat sebanyak 38,1 juta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menggunakan sistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk menerima pembayaran per Triwulan I/2025.
Menurut Deputi Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau BI Sri Noerhidajati, hingga Triwulan I/2025, pengguna QRIS sudah mencapai 56,3 juta dengan volume mencapai 2,6 miliar transaksi.
“Merchant QRIS ini sebagian besar adalah UMKM sebanyak 38,1 juta,” katanya di Jakarta, baru – baru ini.
Dia menjelaskan, digitalisasi merupakan kunci transformasi UMKM untuk dapat meningkatkan daya saing dan ketahanan usaha, karena di tengah perubahan zaman yang begitu cepat UMKM tidak dapat berusaha dengan cara-cara yang lama.
Penggunaan teknologi, lanjutnya, mulai dari pemasaran daring hingga sistem pembayaran, telah terbukti meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, dan membuka peluang baru untuk pertumbuhan usaha.
Sri Noerhidajati menuturkan, perluasan akses keuangan digital memperkuat inklusi ekonomi dan keuangan bagi pelaku UMKM.
Melalui inovasi seperti QRIS, dia menambahkan, UMKM memperoleh kemudahan dalam bertransaksi dan masuk ke dalam sistem keuangan nasional.
“Dengan QRIS ini, transaksi UMKM yang terjadi dapat tercatat secara digital dan terstruktur,” ujarnya.
Sri Noerhidajati mengatakan, data transaksi yang terekam secara digital tersebut dapat berperan sebagai track record bagi bank untuk melihat bagaimana arus kas (cash flow) sehari – hari dari UMKM.
Dia menuturkan, data tersebut dapat menjadi acuan bagi bank maupun lembaga pembiayaan lainnya untuk menilai kelayakan kredit UMKM, karena data tersebut bersifat kredibel dan real time.
BI juga mendorong perluasan inklusi ekonomi dan keuangan UMKM melalui inovasi sistem pembayaran digital QRIS Tap yang baru diluncurkan pada Maret 2025.
“Saat ini, QRIS Tap masih diimplementasikan di beberapa merchant saja gitu ya. Nanti ke depan akan diperluas lagi,” tuturnya.
Selain melalui inovasi teknologi digital, kata Sri Noerhidajati, BI juga mendukung peningkatan inklusi keuangan UMKM melalui kemudahan akses pembiayaan.
Salah satunya adalah melalui pemberian Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) kepada bank yang berhasil mencapai target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) minimal 5%.
Menurutnya, bank yang mampu memenuhi target pembiayaan UMKM juga akan mendapatkan insentif berupa pengurangan kewajiban giro wajib minimum.
Upaya tersebut dilakukan, lanjutnya, untuk meningkatkan tingkat kredit UMKM yang pada Maret 2025 hanya tumbuh 1,95% year on year (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan masa pandemi yang dapat mencapai 10% yoy.
“Dengan kebijakan ini diharapkan menjadi insentif bagi bank untuk mau menyalurkan kredit ke UMKM,” jelas Sri Noerhidajati. I
