Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan aspek keberlanjutan dan hilirisasi menjadi kunci menjaga dominasi sawit nasional di tengah isu global, sekaligus memastikan kontribusi bagi perekonomian hingga kesejahteraan petani.
Menurut Direktur Perlindungan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan Hendratmojo Bagus Hudoro, sawit Indonesia merupakan hasil perjalanan panjang sejak tahun 1980-an yang menjadi fondasi industri saat ini.
“Kita kalau hanya bangga dengan capaian yang sekarang kita capai ini, tanpa mempertimbangkan keberlanjutan eksistensi sawit kita, ini khawatir suatu saat akan mengalami kurva yang menurun. Padahal, kita tahu bagaimana kontribusi sawit dalam perekonomian nasional,” ujarnya dalam Forum Kampanye Sawit Baik di Jakarta.
Dia menjelaskan, usia pengembangan sawit yang telah mencapai lebih dari empat dekade menuntut strategi serius untuk menjamin keberlanjutan produksi agar tidak mengalami penurunan kurva kontribusi ekonomi nasional.
Sawit, lanjutnya, merupakan penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar sektor perkebunan, melampaui komoditas karet, kopi, kakao, dan kelapa, serta menjadi penopang utama penerimaan pertanian nasional.
Hendratmojo menyebutkan, Indonesia tercatat memiliki luas tutupan sawit 16,38 juta hektare berdasarkan data tahun 2019, dengan produksi tahun 2023 mencapai 47 juta ton dan diproyeksikan meningkat menjadi 48,12 juta ton pada tahun 2025.
Dari sisi produktivitas, rata – rata nasional mencapai 3,3 ton per hektare, jauh di atas kedelai yang 0,4 ton per hectare dan lebih efisien dalam penggunaan lahan dibanding bunga matahari.
Lebih lanjut, dia mengatakan komposisi pengelolaan sawit nasional terdiri dari sekitar 42% perkebunan rakyat, 48% swasta dan 8% Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan variasi produktivitas yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
Selain itu, dari aspek ketenagakerjaan, industri sawit menyerap sekitar 9,7 juta tenaga kerja langsung dan 6,8 juta tidak langsung, sehingga total dampaknya mencapai 16,5 juta orang.
Hendratmojo menekankan penguatan hilirisasi menjadi agenda strategis agar Indonesia tidak hanya mengekspor Crude Palm Oil (CPO), tetapi juga mengembangkan produk turunan seperti pangan, farmasi, kosmetik hingga bioenergi.
Dia menuturkan, program biodiesel yang telah berjalan dari B35 menuju B40 bahkan B50 menunjukkan potensi besar sawit sebagai energi terbarukan, termasuk pengembangan bioavtur untuk penerbangan.
Menurutnya, pasar domestik dengan populasi sekitar 280 juta jiwa merupakan kekuatan besar yang dapat menyerap produk turunan sawit jika terjadi hambatan perdagangan global.
Dalam menghadapi isu deforestasi, ketenagakerjaan, dan regulasi seperti kebijakan EUDR Uni Eropa, pemerintah memperkuat tata kelola melalui penerapan wajib Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) mulai 2026.
ISPO memuat tujuh prinsip, mulai dari kepatuhan hukum, praktik budidaya baik, pengelolaan lingkungan, tanggung jawab ketenagakerjaan, tanggung jawab sosial, transparansi hingga peningkatan usaha berkelanjutan.
Kementan juga mendorong sinergi lintas pihak untuk mengangkat sisi konstruktif pembangunan sawit, sambil membangun pondasi hilirisasi tujuh komoditas lain agar keberhasilan sawit dapat menjadi model industrialisasi perkebunan nasional. I
