Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Darurat pascagempa bumi Magnitudo (M) 7,6 yang mengguncang Sulawesi Utara dan Maluku Utara pada Kamis (2/4) siang.
Dalam rapat tersebut, Menko PMK memberikan arahan strategis kepada jajaran pimpinan pusat dan daerah untuk memastikan instruksi Presiden berjalan cepat dengan prioritas utama pada keselamatan jiwa, evakuasi korban dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.
Sejalan dengan arahan tersebut, dia menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah pusat secara langsung di tengah masyarakat terdampak.
Menko PMK menginstruksikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto untuk segera bertolak ke lokasi bencana guna memimpin penanganan darurat dan memastikan dukungan Dana Siap Pakai (DSP) bagi pemerintah daerah yang telah menetapkan status tanggap darurat dapat segera dikucurkan tanpa hambatan birokrasi.
Keselamatan manusia menjadi prioritas utama, sehingga evakuasi harus dilakukan dengan cepat dan korban memperoleh pelayanan terbaik.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala BNPB yang hadir langsung di Kantor Pusat BNPB bersama pimpinan kementerian/lembaga segera mengoordinasikan langkah-langkah teknis.
Berdasarkan laporan dari Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa tektonik ini berpusat di laut 132 km Barat Laut Ternate dengan kedalaman 33 km dan diikuti aktivitas gempa susulan hingga siang hari.
Guncangan terkuat dirasakan pada skala V Modified Mercalli Intensity (MMI) hingga VI MMI di Ternate dan IV MMI sampai dengan V MMI di Kota Manado, yang mengakibatkan dampak fisik signifikan pada bangunan publik dan permukiman.
Sementara itu, laporan situasi di lapangan mulai dihimpun dari berbagai pimpinan daerah terdampak. Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey melaporkan satu warga meninggal dunia dan kerusakan fatal pada Gedung Olahraga (GOR) KONI Sario di Manado.
Komandan Resor Militer (Danrem) 131/Santiago menambahkan adanya kerusakan di salah satu rumah sakit di Manado, meliputi pecahnya kaca ruang ICU dan runtuhnya tembok. Sebanyak 40 pasien telah dievakuasi ke lokasi yang lebih aman akibat trauma.
Selain itu, kondisi di wilayah Maluku Utara juga menunjukkan dampak kerusakan yang signifikan.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Maluku Utara merinci kerusakan di Kecamatan Batang Dua (Kota Ternate) meliputi 5 unit rumah rusak berat, 18 unit rumah rusak ringan, serta 4 bangunan gereja dengan tingkat kerusakan bervariasi.
Di Kota Tidore Kepulauan, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen melaporkan kerusakan rumah warga di beberapa kecamatan dan fasilitas Pelabuhan Speedboat di Tidore Utara.
Ribuan warga di Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Ibu (Halmahera Barat) dilaporkan masih mengungsi di dataran tinggi pascaaktivasi sirine tsunami.
Di sisi lain, upaya pencarian dan evakuasi korban terus dilakukan oleh tim SAR gabungan.
Kepala Basarnas melaporkan bahwa Tim SAR dari Kantor SAR Ternate, Manado dan Gorontalo telah berhasil mengevakuasi korban serta terus melakukan asesmen intensif terhadap gedung – gedung publik guna memastikan keamanan sebelum masyarakat kembali dari pengungsian mandiri.
Seiring dengan perkembangan situasi tersebut, BNPB memperkuat langkah penanganan melalui instruksi lanjutan kepada pemerintah daerah.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan agar pemerintah daerah segera menetapkan Status Tanggap Darurat sebagai prasyarat penyaluran Dana Siap Pakai (DSP) dan bantuan logistik secara akuntabel.
Selain itu, BNPB juga menginstruksikan aktivasi Posko Tanggap Darurat guna memastikan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti makanan, air bersih dan pakaian bagi para pengungsi.
Sebagai tindak lanjut konkret dari seluruh langkah tersebut, pemerintah pusat segera mengerahkan tim gabungan ke lokasi terdampak.
Tim yang dipimpin oleh Kepala BNPB bersama Kepala Basarnas dan jajaran BMKG dijadwalkan berangkat menuju Sulawesi Utara dan Maluku Utara guna mempercepat penanganan pascagempa, serta pemulihan masyarakat. I
