Kota Bandung kembali mencatatkan peran strategis di tingkat nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) resmi meluncurkan dan mensosialisasikan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kota Bandung.
Hal ini menjadikannya sebagai daerah pertama sekaligus percontohan nasional pelaksanaan sensus tersebut.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan bahwa Kota Bandung sebagai best practice yang akan diikuti daerah lain, termasuk Kabupaten Garut.
Dia menegaskan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan hajat besar bangsa yang membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat.
“Sensus ekonomi ini bukan hanya milik BPS tetapi milik kita semua. Partisipasi aktif masyarakat akan menghasilkan data akurat yang bisa dimanfaatkan untuk kebijakan dan pembangunan,” katanya saat memberikan sambutan Sosialisasi SE 2026, di Gedung Serbaguna Balai Kota Bandung.
Menurut Amalia, sensus yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ini menjadi penting untuk menangkap perubahan struktur ekonomi, terutama pascapandemi Covid-19 dan pesatnya perkembangan ekonomi digital.
Dia mencontohkan, aktivitas ekonomi berbasis platform, seperti e-commerce hingga layanan digital kini menjadi bagian signifikan yang harus didata.
Berdasarkan data Sensus Ekonomi 2016, Jawa Barat didominasi oleh Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan jumlah mencapai 4,5 juta unit usaha, tapi data tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
“Banyak aktivitas ekonomi baru yang sebelumnya tidak ada, seperti perdagangan online, bank emas hingga ekonomi hijau. Semua itu akan kami potret dalam Sensus Ekonomi 2026,” jelasnya.
Sensus ini akan mencakup seluruh aktivitas usaha, baik yang berbasis fisik maupun digital, termasuk usaha rumahan hingga skala besar.
Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode, yakni pengisian mandiri secara online, wawancara langsung oleh petugas dan penggunaan kuesioner digital berbasis gadget.
BPS juga menjamin keamanan data masyarakat. Setiap petugas dilengkapi identitas resmi dan QR Code untuk verifikasi, serta sistem enkripsi untuk menjaga kerahasiaan informasi responden.
Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut baik peluncuran sensus ini.
Dia menilai, data statistik sebagai dasar utama dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
“Setiap kebijakan harus berbasis data. Dengan data yang akurat kita bisa memastikan program yang dijalankan benar – benar tepat dan terukur,” ungkapnya.
Farhan juga menyoroti posisi strategis Bandung sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor digital, baik di Jawa Barat maupun nasional.
Dia mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, telah memiliki program Layanan Catatan Informasi hingga tingkat RW (LACI RW) untuk mendukung integrasi data dengan BPS.
Wali Kota memastikan komitmen penuh Pemkot Bandung dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi menghadirkan data yang mutakhir, kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Data statistik harus menjadi landasan menuju Bandung yang unggul, Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju,” tuturnya. I
