Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan implementasi mandatori campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan biodiesel 50% atau B50 pada Juli 2026, karena sudah melalui beberapa tahap uji coba di sektor kendaraan.
Menurut Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, peningkatan kadar campuran minyak sawit tersebut akan mengalihkan kebutuhan solar ke produksi dalam negeri.
Menurutnya, pemerintah tengah merampungkan uji teknis penggunaan B50 di lapangan.
“Sebelumnya sekarang yang sedang berjalan adalah 40%, dan Juli mendatang kita akan meningkatkannya menjadi 50% sehingga kita bisa mencapai situasi di mana kita tidak lagi mengimpor minyak solar lagi,” jelasnya dalam acara The 50th IPA Convention & Exhibition (Convex) di ICE BSD, Tangerang.
Nantinya, dia menambahkan, kebijakan mandatori tersebut akan diberlakukan secara serentak di seluruh sektor pengguna mesin diesel di Indonesia, dengan tujuan untuk menghindari kesulitan dari sisi infrastruktur.
“Sesuai dengan arahan bisa 1 Juli. Semua sektor B50 jadi tidak ada yang 40 terus 50 begitu itu infrastrukturnya malah kesusahan sehingga mulainya serentak. Semua sektor di Indonesia,” ujarnya.
Namun, Eniya belum bisa menjelaskan lebih rinci mengenai harga jual BBM baru B50 di SPBU, karena penetapan harga B50 nantinya merujuk pada regulasi yang sudah ada.
Pemerintah akan mengeluarkan harga patokan tersebut secara rutin setiap bulannya untuk menjaga kepastian bagi pelaku usaha maupun konsumen.
“Mengikuti formula. Kalau itu mengikuti formula tiap bulan kita keluarkan harganya,” ungkapnya.
Terkait dengan rincian penghitungan komponen Bahan Bakar Nabati (BBN) atau Fatty Acid Methyl Ester (FAME), Kementerian ESDM sedang melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas).
“Kita sedang berhitung dengan Dirjen Migas karena prediksi hingga Desember itu perlu diklarifikasi, karena ini misal ada penghematan ada pembahasan terus nih kalau yang minyak,” tuturnya.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, implementasi program B50 diproyeksikan mampu memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara melalui peningkatan nilai tambah minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO).
Dari sisi fiskal, kebijakan tersebut berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun pada tahun 2026, meningkat dari target awal program B40 yang sebesar Rp140 triliun.
“Pasokan tadi saya bilang kita sedang berhitung terus tapi cukup kalau saya prediksi cukup FAME cukup,” kata Eniya.
Dari uji yang dilakukan sejauh ini, hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan B50 menunjukkan performa mesin tetap terjaga dengan baik, bahkan mencatat efisiensi pada komponen kendaraan, seperti filter mesin yang memiliki masa pakai lebih lama dibandingkan saat menggunakan bahan bakar sebelumnya.
Selain ketahanan komponen, pemerintah juga telah memastikan keandalan mesin di wilayah bersuhu rendah melalui pengujian di kawasan Bromo.
Hasil pemantauan membuktikan bahwa campuran biodiesel tingkat tinggi ini tetap responsif saat mesin dinyalakan dalam kondisi dingin.
Dari sisi lingkungan, penggunaan B50 ditargetkan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 46,72 juta ton CO2 pada tahun 2026.
Adapun, hingga pertengahan April 2026, realisasi penyaluran biodiesel nasional sendiri telah mencapai 3,90 juta kilo liter atau sekitar 24,9% dari total alokasi awal tahun sebesar 15,65 juta kilo liter.
Secara teknis, spesifikasi B50 ditingkatkan untuk menjaga performa mesin, diantaranya dengan menekan kadar air menjadi maksimal 300 ppm dan monogliserida maksimal 0,47% massa.
Stabilitas oksidasi juga diperkuat menjadi minimal 900 menit untuk menjamin kualitas bahan bakar tetap prima selama masa penyimpanan dan distribusi di berbagai wilayah.
Pemerintah menargetkan seluruh rangkaian uji coba di sektor otomotif rampung pada Juni 2026, sedangkan sektor strategis lainnya seperti alat berat dan perkeretaapian akan selesai bertahap hingga akhir tahun.
Dengan hasil uji sementara yang menunjukkan performa andal dan aman, B50 siap memperkuat kemandirian energi nasional. I
