Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi menugaskan Perum Bulog untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk bantuan pangan periode Juli, Agustus dan September 2026.
Dalam surat penugasan tertanggal 30 Juli 2026, program bantuan pangan beras merupakan jaring pengamanan sosial yang disiapkan pemerintah.
“Telah ditetapkan bahwa penyaluran bantuan pangan beras sebagai salah satu jaring pengamanan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat stabilitas pangan nasional dan membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga,” kata Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam warkatnya ke Perum Bulog.
Sehubungan dengan hal tersebut, Bapanas menugaskan Bulog untuk melaksanakan penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan beras kepada 33.244.408 penerima sebanyak 10 kilogram per penerima untuk tiga bulan alokasi, yaitu Juli sampai dengan September 2026 yang penyalurannya dapat dilakukan satu kali.
Sementara itu, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani mengungkapkan, penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua akan serentak dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia untuk semakin menguatkan kehadiran pemerintah bagi masyarakat.
“Penyaluran bantuan pangan ini akan dilaksanakan di bulan Agustus bersamaan dengan perayaan 17 Agustus di semua wilayah. Amanat dari Bapak Menko Perekonomian dan diperkuat oleh Bapak Kepala Bapanas bahwa penyaluran di bulan Agustus ini, momennya sangat bagus dan tepat,” ujarnya dalam Sosialisasi Penyaluran Bantuan Pangan Beras.
Masyarakat agar bisa merasakan, khusus yang Desil 1 sampai dengan Desil 4, pemerintah hadir dalam bentuk bantuan pangan di saat – saat masyarakat merayakan 17 Agustus, sehingga bantuan pangan ini menjadi salah satu bagian dari rangkaian kegiatan perayaan 17 Agustus.
Bapanas juga mendorong penyaluran bantuan pangan beras dapat pula dilaksanakan menggunakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai infrastruktur pemerintah.
“Ini tentunya menjadi langkah optimalisasi KDKMP bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. KDKMP yang sudah ada, bisa menjadi salah satu titik penyaluran bantuan pangan,” jelas Rachmi.
Dia mengatakan, jika misalnya di desa ada KDKMP yang besar, punya tempat yang luas, gudangnya cukup besar dan dekat dengan tempat tinggal para penerima bantuan pangan, maka dapat digunakan sebagai lokasi titik salur dan bisa mengoptimalkan fasilitas yang dimiliki oleh koperasi,” ujarnya.
Adapun database penerima yang digunakan untuk program bantuan pangan beras tahap kedua ini juga dipastikan memakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan update (pembaruan) terkini.
Bapanas sebagai pengguna DTSEN telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Saat ini, jumlah penerima bantuan pangan juga masih sama dengan tahap pertama sebelumnya. Totalnya 33.244.408 penerima bantuan pangan. Kita menggunakan DTSEN versi ketiga yang di update tanggal 10 Juli kemarin, yang sudah di update oleh BPS,” tutur Rachmi.
Maka dari itu, Bapanas meminta pemerintah daerah agar dapat saling segera berkoordinasi dengan Perum Bulog di daerah masing – masing sebagai persiapan pelaksanaan dan cek kualitas beras menjadi hal yang cukup penting sebelum proses distribusi ke titik bagi.
“Pimwil Pimca Bulog, mohon segera bersiap, berkoordinasi dengan teman – teman dinas. Bagi yang belum cek kualitas, mohon bisa melakukan cek kualitas dan jumlah yang akan dibagikan. As soon as possible, karena surat penugasan sudah ditandatangani. Silakan untuk persiapan karung dan moving beras seharusnya tidak terjadi kendala,” tutur Rachmi.
Dia meminta catatan untuk Bulog wilayah Papua dengan keterbatasan transportasi, angkutan, gudang untuk mohon segera digerakkan, sehingga menjadi prioritas bagi daerah yang terpencil dulu. “Kami berharap penyaluran bantuan pangan tahap ini bisa 100%.”
Adapun realisasi penyaluran bantuan pangan tahap pertama yang merupakan alokasi Februari dan Maret tahun 2026 telah berhasil menyasar ke 33,14 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 99,7%.
Secara kuantitas, total beras yang tersalurkan sebanyak 664.880 ton dan minyak goreng sebanyak 132.970 kiloliter.
Patut diketahui, program prorakyat bantuan pangan beras tahap kedua ini merupakan salah satu direktif Presiden Prabowo Subianto.
Total beras sebanyak 997.200 ton akan digelontorkan kepada 33,24 juta KPM masing – masing 10 kilogram (kg) dengan alokasi tiga bulan dengan total anggaran yang telah disiapkan pemerintah sebesar Rp17,52 triliun.
Sebagai komparasi, alokasi program bantuan pangan beras di tahun 2026 akan lebih banyak dibandingkan tahun 2025.
Program bantuan pangan pada tahun sebelumnya telah terlaksana untuk empat bulan alokasi, Juni – Juli dan Oktober – November 2026.
Sementara itu, untuk pelaksanaan program bantuan pangan di tahun 2026 setidaknya akan dijalankan sebanyak lima bulan alokasi. I
