Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat diproyeksikan penuh pada akhir tahun 2026, sedangkan kawasan Bandung Raya masih menghasilkan sekitar 5.000 ton sampah setiap hari.
Mewakili Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja.
Oleh karena itu, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bersama dengan seluruh pemangku kepentingan bergerak dari hulu hingga hilir untuk mencegah terjadinya krisis sampah.
“Tidak boleh ada ledakan sampah di Bandung Raya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus kerja keras semuanya,” ujar Herman seusai Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat di Gedung DPRD Jabar.
Dia menegaskan, Pemprov Jabar telah mengantisipasi keterbatasan TPA Sarimukti sejak jauh hari, di antaranya mengoptimalkan Zona 5 untuk memperpanjang masa operasional TPA Sarimukti.
Sekda Herman mengakui pihaknya bersama sejumlah perangkat daerah (OPD) dan para ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB) telah melakukan analisis cepat untuk menentukan langkah teknis untuk dapat menambah ruang tampung.
“Sudah kami perkirakan akhir tahun ini Sarimukti penuh. Kami sudah cek lapangan. Tentu kami tidak bisa membiarkan itu,” katanya.
Penanganan di Zona 5 akan dilakukan melalui rekayasa teknis dengan mempertimbangkan kondisi dan keamanan area, termasuk keberadaan gas metana.
Kajian teknis dari ITB diharapkan menjadi dasar penanganan yang akuntabel agar kapasitas TPA Sarimukti dapat dioptimalkan.
“Ini akan kami compacting sampai Desember sehingga usianya bisa diperpanjang. Berapa bulan tambahan usianya, nanti kita lihat dari analisis ITB,” ujar Herman.
Selain mengoptimalkan Zona 5, Pemda Provinsi Jabar juga menyiapkan pembangunan gravity wall di dua sisi TPA Sarimukti, yakni sisi Selatan dan Timur.
Infrastruktur tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas ruang sekaligus memperpanjang masa operasional Sarimukti.
Untuk jangka menengah, Pemda Provinsi Jabar juga menyiapkan pengolahan sampah lama menggunakan teknologi pirolisis.
Instalasi tersebut ditargetkan mulai dipasang pada akhir tahun 2026 dan dapat beroperasi pada tahun 2027 dengan kapasitas pengolahan sekitar 1.000 ton sampah lama per hari menjadi bahan bakar solar.
Menurut Herman, rencana tersebut merupakan bagian dari kerja sama yang difasilitasi pemerintah dengan TNI Angkatan Darat (AD) dan mitra terkait.
Pemprov Jabar sendiri memberikan dukungan berupa akses jalan, perizinan dan fasilitasi lainnya.
“Mudah – mudahan akhir tahun ini udah terpasang instalasinya, kemudian bisa operasional tahun 2027, 1.000 ton sampah lama bisa diolah menjadi solar,” ungkapnya.
Selain pirolisis, Pemda Provinsi Jabar juga terus menjajaki pengolahan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF).
Namun, implementasinya masih membutuhkan kepastian off-taker, kesiapan teknis dan sumber daya manusia agar fasilitas dapat beroperasi secara optimal.
Herman menegaskan, berbagai solusi di hilir tidak akan cukup jika sampah dari sumbernya terus bertambah.
Oleh karena itu, Pemprov Jabar kini mendorong perubahan pola pengelolaan sampah mulai dari rumah tangga, lingkungan, TPS, kelurahan, desa hingga kecamatan.
Guna memperkuat penanganan dari hulu, Pemda Provinsi Jabar menggandeng perguruan tinggi.
Sebanyak 25.000 mahasiswa ditargetkan turun ke lapangan selama tiga bulan untuk mengedukasi dan mendampingi masyarakat dalam mengurangi, memilah, memanfaatkan dan mengolah sampah mulai Oktober.
Program tersebut akan menyasar rumah tangga, rumah makan, hotel, perkantoran dan berbagai aktivitas masyarakat di kawasan Bandung Raya.
Mahasiswa akan mendapatkan konversi kegiatan menjadi 10 SKS dan dibekali modul, serta perangkat digital sebagai panduan pelaksanaan.
“Ini sinergi pemerintah daerah, bahu-membahu dengan perguruan tinggi, mahasiswa, TNI, kami juga akan kerahkan Pramuka dan seluruh komponen masyarakat lainnya,” kata Herman.
Diharapkan mekanisme pengelolaan sampah secara menyeluruh mampu menjaga operasional TPA Sarimukti hingga akhir 2029, sebelum pengolahan sampah menjadi energi listrik atau Waste to Energy di TPPAS Legok Nangka resmi beroperasi penuh pada tahun 2030. I
