Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejumlah kejadian bencana yang berdampak pada masyarakat di beberapa wilayah Indonesia bencana pada periode Rabu hingga Kamis, 14 – 15 Oktober 2026 pukul 07.00 WIB.
Berdasarkan laporan Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi (Dit. Koordalops) BNPB, kejadian bencana yang dilaporkan masih didominasi oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Beberapa kejadian baru tercatat di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah.
Di sisi lain, bencana kekeringan masih berdampak terhadap masyarakat di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
Salah satu laporan harian BNPB mencatat telah terjadi karhutla di Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan estimasi luas lahan terbakar mencapai 58 hektare.
Kebakaran terjadi pada Senin (12/10) di enam titik di Kecamatan Totikum, meliputi Desa Sampaka, Batangbabasal, Salangano, Lopito, Bangpanga, dan Tone.
Berdasarkan laporan, kebakaran bermula dari pembakaran lahan kebun milik warga yang kemudian merembet ke kawasan hutan.
Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan asesmen dan pemantauan.
Upaya penanganan meliputi pemadaman menggunakan tangki semprot air, pembuatan sekat bakar untuk menghambat perambatan api, serta pemantauan berkala guna mencegah api menyala kembali.
Hasil pemantauan berkala tersebut, dilaporkan api di Banggai Kepulauan telah berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan.
Kejadian lainnya dilaporkan di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Karhutla terjadi di Kelurahan Baruga dan Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, dengan estimasi luas lahan terbakar sekitar 15 hektare.
Sekitar sepuluh hektare di Kelurahan Baruga dan lima hektare di Kelurahan Tande.
Hingga Rabu (14/10), lahan yang terbakar di Kelurahan Tande dilaporkan telah padam seluruhnya. Namun, api di Kelurahan Baruga masih menyala dan dipantau oleh masyarakat setempat.
Kondisi medan menjadi salah satu kendala penanganan. Lokasi kebakaran berada di kawasan pegunungan, sehingga armada pemadam tidak dapat dimobilisasi ke titik kejadian.
Masyarakat dan aparat setempat melakukan pemadaman secara manual, sedangkan BPBD Kabupaten Majene berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.
Di Provinsi Sulawesi Selatan, karhutla di Kabupaten Sinjai menghanguskan sekitar 5 hektare lahan.
Berdasarkan laporan, api telah berhasil dipadamkan dan petugas melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang tersisa.
Penanganan melibatkan BPBD Kabupaten Sinjai, pemadam kebakaran, warga setempat dan unsur terkait.
Petugas juga melakukan pemeriksaan lokasi dan koordinasi untuk memastikan kondisi tetap aman.
Sementara itu, karhutla lainnya terjadi di Desa Kayu Jati, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah menghanguskan sekitar tiga hektare lahan.
Api dilaporkan telah padam pada Rabu (14/10). BPBD setempat berkoordinasi dengan TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat untuk pendataan, serta penanganan kejadian.
Di Jawa Tengah, karhutla terjadi di Desa Kalisalak, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, pada Rabu (14/10) sekitar pukul 12.00 WIB.
Peristiwa tersebut mengakibatkan satu orang warga meninggal dunia dan sekitar satu hektare lahan terbakar.
Laporan BPBD Kabupaten Banyumas menyebutkan kebakaran diduga bermula dari puntung rokok yang tidak dipadamkan saat korban beristirahat, kemudian membakar dedaunan kering di sekitarnya.
Dugaan penyebab ini masih perlu dipahami sesuai hasil penanganan dan pemeriksaan pihak berwenang.
BPBD Kabupaten Banyumas berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pendataan dan penanganan.
Unsur yang terlibat meliputi BPBD, TNI, Polri, dan pihak kecamatan. Kondisi terakhir pada Rabu (14/10), api telah padam seluruhnya dan korban telah dievakuasi.
Kejadian ini menjadi pengingat bahwa sumber api kecil, termasuk puntung rokok yang masih menyala, dapat memicu kebakaran ketika berada di sekitar vegetasi kering.
Selain karhutla, kekeringan masih menjadi perhatian di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
Laporan harian BNPB mencatat sekitar 1.430 Kepala Keluarga (KK) di Kecamatan Pasrepan dan Lumbang terdampak kekeringan.
Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan air masyarakat, BPBD Kabupaten Pasuruan telah mendistribusikan air bersih sebanyak 11 ritase (tangki).
Kabupaten Pasuruan menetapkan status siaga darurat kekeringan pada periode 7 Oktober hingga 1 Desember 2026.
Penanganan kekeringan membutuhkan koordinasi pemerintah daerah dan unsur terkait untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih, tetap terpenuhi selama kondisi belum pulih.
BNPB mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla, terutama ketika vegetasi mengering dan akses pemadaman terbatas.
Masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta memastikan sumber api benar – benar padam setelah digunakan. Masyarakat di wilayah terdampak karhutla diimbau untuk dapat menggunakan masker terutama saat beraktivitas di luar ruang.
Apabila menemukan titik api atau asap yang mengindikasikan kebakaran, masyarakat diharapkan segera melapor kepada aparat desa, BPBD atau petugas pemadam kebakaran setempat, atau menghubungi BNPB melalui pusat telepon 117 agar dapat ditangani sedini mungkin.
Hindari mendekati titik api, khususnya di kawasan dengan medan sulit, asap tebal, atau arah rambat api yang tidak menentu.
Bagi wilayah yang mengalami kekeringan, masyarakat juga diimbau menggunakan air secara bijak, menyimpan cadangan air bersih selama pasokan masih tersedia, memanfaatkan sumber air secara efisien, serta mengikuti informasi serta arahan pemerintah daerah mengenai distribusi air bersih.
Pemerintah daerah dan masyarakat dapat berkoordinasi untuk memastikan distribusi air bersih menjangkau warga yang membutuhkan.
BNPB bersama BPBD dan unsur terkait terus memantau perkembangan kejadian, serta mendorong penanganan sesuai kondisi di lapangan.
Upaya pencegahan dan kewaspadaan masyarakat menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko kebakaran, serta dampak bencana hidrometeorologi kering. I
