Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan perkembangan pemulihan pascabencana Sumatra yang telah berlangsung hampir satu tahun.
Di tengah berbagai capaian penanganan pada sejumlah sektor, dia menekankan pentingnya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon), termasuk optimalisasi pemanfaatan anggaran daerah untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak.
Hal tersebut disampaikan Mendagri yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatra dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) terkait Antisipasi Bencana Alam yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
Tito menjelaskan, rapat tersebut membahas perkembangan penanganan dan pemulihan pascabencana Sumatra selama satu tahun terakhir.
Selain mengevaluasi progres rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah juga membahas langkah antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, serta keberlanjutan program pemulihan pada tahun 2027, termasuk kebutuhan anggarannya.
“Intinya adalah Presiden Prabowo ingin mendapatkan laporan progres satu tahun pascabencana Sumatra. Kemudian, langkah yang jangka pendek menghadapi potensi hujan, hidrometeorologi lagi di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat dan sudah terjadi di beberapa tempat, sekaligus juga untuk program 2027 dalam rangka rehab dan rekon berikut anggarannya,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri melaporkan perkembangan pemulihan di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, yang mencakup 53 kabupaten/kota terdampak.
Pemulihan dilakukan pada berbagai sektor, mulai dari infrastruktur konektivitas, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana ekonomi, tempat ibadah, pasar hingga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Selain itu, penanganan juga mencakup normalisasi sungai, pembersihan lumpur dan kayu, pemulihan sektor perikanan dan pertanian, serta pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak.
Mendagri mengakui bahwa luasnya wilayah terdampak menjadi salah satu tantangan dalam proses pemulihan.
Selain luasnya wilayah terdampak bencana lalu, hambatan pemulihan juga karena hujan terus berlanjut yang mengakibatkan banjir dan longsor susulan.
Meski berbagai upaya terus dilakukan, sejumlah wilayah masih membutuhkan penanganan lanjutan, terutama perbaikan sungai dan jalan agar dapat kembali berfungsi secara permanen.
Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditargetkan berlangsung hingga tahun 2028.
“Ditarget sampai tahun 2028, yang penting kita terus ada bergerak dan terus bekerja semua kementerian, serta lembaga. Saya minta rekan – rekan semua pemerintah daerah memanfaatkan anggaran yang ada, baik dari TKD maupun dari PAD,” jelasnya.
Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah telah memberikan dukungan anggaran sekurang – kurangnya Rp12,34 triliun kepada daerah di tiga provinsi terdampak beserta kabupaten/kotanya.
Dukungan tersebut meliputi bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar, tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,64 triliun dan tambahan alokasi TKD sebesar Rp1,44 triliun yang juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung penanganan bencana.
Namun, Mendagri menyoroti realisasi pemanfaatan anggaran yang masih bervariasi antardaerah.
Sebagian daerah telah menunjukkan penyerapan yang cukup baik, sedangkan daerah lainnya masih mencatatkan realisasi yang rendah.
Oleh karena itu, dia mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar memaksimalkan anggaran yang telah disalurkan pemerintah pusat.
“Realisasinya ini bervariasi yang sudah diterima oleh daerah. Di Sumatra Barat yang tertinggi 54%, tapi ada juga yang baru 5%. Ini dalam kesempatan yang baik ini saya ingatkan kepada rekan – rekan kepala daerah, agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden tolong manfaatkan betul maksimal,” tuturnya.
Mendagri juga mengaku prihatin karena masih terdapat daerah dengan realisasi anggaran di bawah 10%.
Padahal, lanjutnya, tambahan TKD tersebut secara khusus diarahkan untuk mendukung penanganan bencana di daerah terdampak maupun langkah mitigasi di wilayah yang berpotensi mengalami bencana.
Menurutnya, anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan mendesak, seperti penyediaan tenda, perbaikan jalan rawan longsor, hingga pembersihan sungai.
Dia pun meminta pemda lebih proaktif dalam melakukan penanganan dan mitigasi bencana dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
Turut hadir dalam konferensi pers tersebut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi. I
