Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubla Kemenhub) Arif Toha memimpin apel siaga kesiapan dalam rangka penyelenggaraan Posko Angkutan Laut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru).
Posko tersebut berlangsung selama 22 hari mulai 18 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023.
Dirjen Arif menjelaskan, kegiatan apel siaga kesiapan angkutan laut Nataru dimaksudkan untuk memantapkan koordinasi antarpetugas instansi terkait, penyedia jasa maupun asosiasi yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan angkutan laut Nataru.
Jadi, lanjutnya, diharapkan masyarakat yang akan melakukan perjalanan dapat berjalan dengan lancar, tertib, aman dan nyaman.
“Kita harus memastikan kesiapan segala aspek termasuk terminal penumpang, keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran debarkasi/embarkasi penumpang,” ujarnya di Jakarta, Senin (19/12/2022).
Menurut Dirjen Arif, penyelenggaraan Angkutan Nataru memiliki dimensi sosial yang cukup kompleks, untuk itu dia berpesan kepada para petugas, khususnya di lapangan agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam mendukung kelancaran Angkutan Nataru tersebut.
“Saya meminta kepada para petugas di lapangan agar memberikan pengawasan yang sungguh-sungguh terhadap keselamatan pelayaran dan mengantisipasi agar tidak terjadi masalah percaloan tiket, kenaikan tarif melebihi ketentuan, penelantaran penumpang serta melakukan tindakan yang tegas terhadap setiap pelanggaran,” jelasnya.
Selain itu, Dirjen Arif juga meminta para petugas untuk secara intensif memberikan sosialisasi segala peraturan, kebijakan dan perubahan yang dikeluarkan terkait dengan pencegahan penyebaran Covid-19 kepada seluruh instansi dan masyarakat yang akan menggunakan transportasi laut.
“Sosialisasi serta informasi yang memadai kepada masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar memahami perihal angkutan natal dan tahun baru,” ungkapnya.
Petugas juga diminta untuk selalu berkoordinasi dengan stakeholders, yaitu Satuan Tugas Covid-19, Pemerintah Daerah, TNI/Polri, Operator Terminal, Operator Kapal, Bea Cukai, Karantina, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan dan instansi terkait.
“Kolaborasi dengan BMKG harus selalu dilakukan, karena kita harus memperhatikan cuaca agar keselamatan dalam pelayaran dapat terlaksana, kemudian kita tingkatkan juga kolaborasi dengan angkutan sungai dan penyeberangan, serta instansi terkait seperti TNI dan Polri,” tutur Dirjen Arif.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Arif mengungkapkan pada 23 Desember dan 26 Desember diprediksi terjadi lonjakan penumpang pada masa sebelum dan setelah Natal 2022.
Pada 30 Desember dan 2 Januari diprediksi merupakan puncak penumpang pada masa sebelum dan setelah Tahun Baru 2023.
Ada 10 pelabuhan yang diperkirakan akan memiliki jumlah penumpang terpadat yaitu Batam, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, Sabang, Tanjung Perak, Parepare, Ternate, Manado, Baubau, dan Sorong.
Jumlah armada yang digunakan sebanyak 910 unit dengan rincian PT Pelni sebanyak 26 unit, armada perintis 111 unit dan armada swasta 773 unit.
“Kami juga mensiagakan kapal negara Kapal Kenavigasian dan Kapal KPLP untuk antisipasi keadaan darurat,” tegasnya.
Dirjen Arif memimpinp apel siaga kesiapan dalam rangka penyelenggaraan Posko Angkutan Laut Nataru. Posko ini berlangsung selama 22 hari, mulai 18 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023.
Dirjen Arif menjelaskan, kegiatan apel siaga kesiapan angkutan laut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 ini dimaksudkan untuk memantapkan koordinasi antarpetugas instansi terkait, penyedia jasa maupun asosiasi yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan angkutan laut Nataru.
“Kita harus memastikan kesiapan segala aspek termasuk terminal penumpang, keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran debarkasi atau /embarkasi penumpang,” tuturnya.
Dia menyatakan, penyelenggaraan Angkutan Nataru memiliki dimensi sosial yang cukup kompleks. Untuk itu, lanjutnya, para petugas, khususnya di lapangan agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam mendukung kelancaran Angkutan Nataru tersebut.
“Saya meminta kepada para petugas di lapangan agar memberikan pengawasan yang sungguh-sungguh terhadap keselamatan pelayaran dan mengantisipasi agar tidak terjadi masalah percaloan tiket, kenaikan tarif melebihi ketentuan, penelantaran penumpang, serta melakukan tindakan yang tegas terhadap setiap pelanggaran,” paparnya.
Selain itu, Dirjen Arif juga meminta para petugas untuk secara intensif memberikan sosialisasi segala peraturan, kebijakan dan perubahan yang dikeluarkan terkait dengan pencegahan penyebaran Covid-19 kepada seluruh instansi dan masyarakat yang akan menggunakan transportasi laut.
“Sosialisasi dan informasi yang memadai kepada masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar memahami perihal angkutan natal dan tahun baru,” tukasnya.
Petugas juga diminta untuk selalu berkoordinasi dengan stakeholder yaitu Satuan Tugas Covid-19, pemerintah daerah, TNI/Polri, Operator Terminal, Operator Kapal, Bea Cukai, Karantina, Kantor Kesehatan Pelabuhan dan instansi terkait.
“Kolaborasi dengan BMKG harus selalu dilakukan, karena kita harus memperhatikan cuaca agar keselamatan dalam pelayaran dapat terlaksana, kemudian kita tingkatkan juga kolaborasi dengan angkutan sungai dan penyeberangan, serta instansi terkait seperti TNI dan Polri,” katanya. B
