Pemerintah Indonesia meminta dukungan Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) atas berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dan stakeholders dalam menangani dampak pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan.
“Selama ini, pemerintah telah bekerja sama dengan pekerja dan pengusaha dalam menangani dampak pandemi. Namun, dukungan signifikan dari ILO tetap dibutuhkan untuk mendukung apa yang kami lakukan dalam menangani dampak pandemi ini,” kata Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah pada forum Konferensi Perburuhan Internasional secara daring, Senin (7/6/2021).
Dia menjelaskan, dalam upaya membangun dunia kerja terdampak Covid-19, Pemerintah Indonesia telah menerapkan delapan kebijakan utama.
“Mulai dari stimulus ekonomi untuk bisnis hingga program tunjangan bagi pekerja yang diberhentikan. Program ini dilakukan untuk memfasilitasi 56 juta pekerja formal hingga jaring pengaman sosial bagi lebih dari 70 juta pekerja informal,” jelas Ida.
Selain itu, Indonesia telah merevitalisasi UU Ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan tujuan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan domestik.
Menurut Menaker, dari berbagai kebijakan yang telah dilakukan pemerintah, ada tiga pilar penting untuk menavigasi masa depan kerja global. Pertama, investasi di bidang utama pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.
Kedua, dialog sosial yang inovatif tentang isu-isu yang lebih luas di dunia kerja. Ketiga, menciptakan kerja sama multilateral antarnegara untuk mempromosikan agenda yang berpusat pada manusia di tingkat internasional.
Menaker menuturkan, Indonesia terus memperkuat institusi atau lembaga kerja sama stakeholder ketenagakerjaan, seperti memperkuat dialog sosial melalui Badan Kerjasama Tripartit, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Namun demikian, dia menambahkan, situasi nasional masing-masing negara sangat berpengaruh terhadap pola dialog sosial yang dibangun antar stakeholder.
“Oleh karena itu, pendekatan yang harus dilakukan tidak boleh diseragamkan atau satu ukuran untuk semua dalam pengorganisasian dialog sosial, melainkan harus berdasarkan keadaan nasional masing-masing,” ujarnya.
Lebih lanjut Menaker menyatakan, Indonesia menyambut baik draft dokumen hasil Konferensi Panggilan global untuk bertindak untuk pemulihan yang berpusat pada manusia dari krisis Covid-19 yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh yang diilhami dan dipandu oleh Deklarasi Seabad ILO. I
