Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp75,63 triliun untuk Tahun Anggaran (TA) 2025.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung Asta Cita Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 dari Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) terpilih.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah dalam Konferensi Pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta.
“Dukungan tersebut terutama pada aspek ketahanan pangan dan energi. Untuk bidang Sumber Daya Air tentu kami akan terus melanjutkan pembangunan bendungan, irigasi, baik pembangunan baru maupun peningkatan irigasi dengan total sebesar 17.000 hektare,” katanya.
Selain itu, dia menambahkan, untuk permukiman yang baik juga diperlukan pengendalian banjir baik di desa maupun perkotaan.
“Hal lain yang juga perlu kita penuhi adalah prasarana air baku, dan tentu yang terakhir untuk mengambil quick win dari tema ketahanan pangan kami juga akan melakukan cetak sawah untuk melengkapi bendungan dan irigasi yang sudah dibangun agar segera dapat dimanfaatkan,” ujar Zainal Fatah.
Dalam hal konektivitas, dia menambahkan, melalui Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR akan terus melanjutkan terutama pembangunan jalan nasional dari Aceh hingga Papua sepanjang 128,1 km.
Kemudian, juga melanjutkan konektivitas melalui pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 4,83 km tentunya jauh lebih kecil dari jalan nasional, karena pada umumnya hanya dukungan konstruksi.
“Untuk jalan dan jembatan tentu kita juga ingin memastikan jalan-jalan kita dapat dilalui dengan baik melalui kegiatan preservasi,” jelasnya.
Kegiatan-kegiatan yang menyasar lokasi di pedesaan yang menjadi salah satu misi di pemerintahan akan datang, kata Sekjen Zainal Fatah, melalui Ditjen Cipta Karya akan terus menambah penyediaan air minum di perdesaan lewat program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas).
“Termasuk juga penyediaan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) tanpa meninggalkan kegiatan-kegiatan sanitasi di perkotaan. Kemudian melalui Ditjen Cipta Karya kami juga membangun kawasan-kawasan permukiman serta bangunan gedung sekolah dan madrasah yang ditugaskan,” ungkapnya.
Sementara itu, di sektor perumahan dengan alokasi Rp4,53 triliun, Sekjen Zainal Fatah menegaskan, akan terus melanjutkan dukungan pembangunan hunian vertikal maupun untuk mencapai target pembangunan rusun MBR sebagaimana diarahkan.
“Oleh karena itu, keseluruhan rencana kegiatan yang dikerjakan dari alokasi anggaran Rp75,63 triliun tersebut terus akan kita lanjutkan bukan hanya di perkotaan tapi juga di perdesaan, tentu sesuai dengan visi pemerintahan selanjutnya,” tuturnya. I
