APBD DI BANK MASIH Rp193 TRILIUN DAN BELANJA DAERAH BARU TERSERAP 39,3%

Presiden Joko Widodo saat membuka Rakornas TPID Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8/2022). (dok. humassetkab)
Bagikan Artikel

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk membelanjakan sesuai ketentuan yang ada  di Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022, karena dana di perbankan masih ada Rp193 triliun.

Jadi, lanjutnya, dengan besarnya dana APBD yang tersisa itu, maka belanja daerah baru terserap 39.9%.

Untuk itu, Jokowi mendorong agar anggaran yang masih sangat besar tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemda.

“Saya cek APBD di bank, hal-hal kecil seperti ini harus saya cek dan saya harus tahu angkanya ada berapa uang APBD di bank. Masih Rp193 triliun. Sangat besar sekali,” kata presiden saat memberi sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi di Istana Negara, Kamis (18/8/2022).

Presiden menegaskan bahwa hal ini yang harus didorong agar ikut memacu pertumbuhan ekonomi di daerah.

Selain itu, presiden pun menyinggung soal besaran realisasi belanja daerah yang baru mencapai 39,3% dari total APBD.

Padahal, dia menambahkan, belanja daerah perlu dimaksimalkan agar perputaran uang di daerah tetap terjaga.

“Karena juga belanja di daerah itu masih sampai hari ini, belanja daerah, belanja APBD baru 39,3%. Hati-hati ini, baru Rp472 triliun,” tegas Presiden Jokowi.

Menurut presiden, hal ini penting sekali untuk yang namanya perputaran uang di daerah, pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Ini yang namanya APBD segera keluar, agar beredar di masyarakat ini penting sekali,” ungkapnya.

Oleh karenanya, Kepala Negara meminta agar kepala daerah dan jajarannya tidak boleh lagi bekerja secara standar atau hanya terpaku kepada rutinitas.

Sebab, lanjutnya, selain hambatan dalam membelanjakan APBD, saat ini kondisi negara juga sedang terdampak situasi krisis pangan dan energi.

Jadi, menurut presiden, cepat atau lambat situasi krisis dunia bisa memberikan dampak lebih berat kepada Indonesia.

Jokowi menegaskan kepada para menteri, gubernur, bupati, walikota, juga sama, enggak bisa lagi bekerja rutinitas.

Enggak bisa kita bekerja hanya melihat makronya saja, tidak bisa. Tidak akan jalan, percaya saya. Makro dilihat, mikro dilihat, lebih lagi harus detil juga dilihat lewat angka-angka dan data-data, karena memang keadaannya tidak normal,” tuturnya. I

 

Kirim Komentar

Bagikan Artikel