Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia (Apkasi) mengajak perusahaan barang dan jasa untuk mengambil peluang pengadaan di pemerintah daerah melalui ajang Apkasi Procurement Network (APN) Tahun 2022.
Acara APN 2022 akan berlangsung di Hall A1 JIEXPO Kemayoran, Jakarta pada 24-26 Agustus 2022 dan akan dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Dukungan penuh Apkasi ini disampaikan Dewan Pengurus saat membuka Dialog Pengadaan Barang/Jasa sekaligus Technical Meeting APN 2022 yang berlangsung di Hotel Sahid Jakarta, Rabu (3/8/2022).
Mewakili Ketua Umum Apkasi yang berhalangan hadir, Koordinator Wilayah Apkasi Provinsi Kalimantan Tengah Halikinnor menjelaskan, kegiatan APN digagas sebagai bentuk kewajiban moral untuk ikut menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Produk UMK dan Koperasi.
“Sebagian besar dari barang dan jasa yang dimiliki oleh para penyedia atau perusahaan barang dan jasa, selaku end user-nya adalah anggota Apkasi, yaitu pemerintah kabupaten seluruh Indonesia yang berjumlah 416,” kata Bupati Kotawaringin Timur ini.
Menurut Halikinnor, salah satu peran Apkasi dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah ini adalah agar anggota Apkasi terhindar dari permasalahan hukum dalam melakukan transaksi PBJ-nya.
“Karena seperti sama-sama dimaklumi bahwa di beberapa daerah, walaupun tidak bisa kita generalisir, masih ada pengadaan barang dan jasanya bermasalah hingga berakhir di jalur hukum,” jelasnya.
Oleh karena itu, Halikinnor menuturkan, APN 2022 ini merupakan inisiatif Apkasi sebagai ajang mempertemukan end user barang/jasa dengan para penyedia barang/jasa pemerintah agar tahap perencanaan anggaran dan persiapan PBJ pemerintah dapat dilaksanakan secara baik.
Selain itu, dengan kegiatan ini, pemerintah daerah dapat melihat secara langsung kualitas barang-barang yang ditawarkan dan tidak sebatas hanya melihat melalui e-Katalog yang disiapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah dapat menghindari perusahaan-perusahaan fiktif penyedia barang dan jasa,” ungkapnya.
Seperti diketahui LKPP telah mengambil langkah-langkah strategis melalui perbaikan ekosistem pengadaan barang/jasa dalam rangka peningkatan produk dalam negeri, produk UKM dan Koperasi melalui percepatan penayangan produk katalog nasional, menargetkan pembentukan katalog lokal, dan sektoral di lebih dari 400 Instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk menggeliatkan ekonomi daerah.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang mengungkapkan event APN 2022 Expo and Forum di Hall A1 JIEXPO Kemayoran Jakarta, 24-26 Agustus 2022 sudah siap digelar.
Menurutnya, pameran ini merupakan peluang besar yang bisa dimanfaatkan oleh para perusahaan penyedia barang dan jasa.
Sarman menyebutkan, potensi dan peluang ekonomi di sektor pengadaan barang/jasa ini cukup besar nilainya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran modal PBJ sebesar Rp1.481 triliun terdiri dari pemerintah pusat Rp526 triliun, pemerintah daerah Rp535 triliun dan BUMN Rp420 triliun.
Sarman juga menekankan pentingnya APN 2022 untuk bisa dimanfaatkan oleh perusahaan penyedia barang/jasa.
“Akan tampil sebagai pembicara utama dalam event ini adalah Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas yang siap berdialog interaktif dengan para peserta pameran,” ungkapnya.
Selain itu, pameran ini digelar untuk memberikan ruang komunikasi antara penyedia barang dan jasa dengan para Satuan Kerja Pemerintah Daerah atau SKPD selaku pengguna anggaran.
APN yang akan dilaksanakan rutin tiap tahunnya ini, dapat digelar di tempat berbeda. Tahun ini di Jakarta, tahun berikutnya dapat di Surabaya, Makasar atau di daerah lainnya.
Selama ini perusahaan penyedia barang dan jasa dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hanya berkomunikasi melalui dunia maya, yaitu E-Katalog LKPP.
APN 2022, lanjutnya, sekaligus juga membawa misi sebagai upaya untuk percepatan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), UMK dan Koperasi pada pengadaan barang/jasa khususnya di pemerintah daerah.
“Melihat strategisnya kegiatan APN ini, kami mengajak segenap perusaahaan penyedia barang jasa pemerintah yang telah terdaftar di E-Katalog LKPP ini, untuk dapat segera mendaftarkan perusahaannya ikut di APN 2022. Masih ada kesempatan. Silakan menghubungi sekretariat Apkasi,” kata Sarman. I
